Memilih Pemimpin Bernurani Rakyat

Dinasti politik dan oligarki merupakan dua kekuatan sangat berbahaya yang bisa mendegradasi kualitas demokrasi dan meminggirkan kecerdasan publik dalam ruang politik dan demokrasi.

Fenomena yang berlangsung di negara-negara demokrasi mana pun. Maka publik mesti kritis dan mewaspadai gerakan permainan oligarki di belakang layar dalam proses politik dan demokrasi.

Politik memang membutuhkan uang. Di negara-negara demokrasi yang maju, ada mekanisme partisipasi publik dalam hal pendanaan. Hal ini menunjukkan tingkat kecerdasan publik dalam meredam kekuatan oligarki yang bisa saja akan mengamankan kepentingan bisnis setelah memenangkan kontestasi politik dan demokrasi.

Pemimpin dan anggota legislatif yang terpilih berkat campur tangan oligarki hanya sekadar menjadi boneka dan bidak catur yang diatur tangan oligarki.

Proses legislasi berupa pembuatan peraturan perundang-undangan sangat dikendalikan oligarki sesuai arah dan kiblat bisnis. Kekuatan oligarki di tingkat lokal tampak dalam wajah para kontraktor yang dermawan kepada para calon pemimpin eksekutif dan legislatif menjelang ritus politik-demokrasi yang setelah menang akan disulap menjadi boneka mainan kepentingan bisnisnya.

Konteks NTT, wajah oligarki yang merepresentasi pertarungan kepentingan dalam proses politik-demokrasi menyeruak dalam kasus-kasus pertambangan.

Publik Cerdas

Pakar otonomi daerah, Profesor Ryaas Rasyid mengatakan bahwa proses politik dan demokrasi yang melahirkan pemimpin berintegritas sangat ditentukan kecerdasan rakyat. Pilkada sebagai momen penentuan pemimpin menjadi ukuran.

Publik yang cerdas akan menjatuhkan pilihan politik berbasis rasionalitas. Mereka tidak akan menjatuhkan pilihan politik atas nama money politics dan isu-isu primordial.

Publik yang cerdas akan menyehatkan tata kelola partai politik yang menjadi rahim konstitusional agar melahirkan kader pemimpin bernurani rakyat yang militan.

Saat menggagas otonomi daerah, Ryaas Rasyid berasumsi bahwa pemimpin yang dipilih rakyatnya sendiri akan malu berbuat maksiat dan curang. Faktanya, banyak pemimpin hasil Pilkada justru diracuni ketamakan dan dininabobokan nikmat kekuasaan.

Lembaga DPRD sebagai representasi rakyat yang mesti jadi kekuatan penyeimbang dan pengontrol-ini butuh kecerdasan-malah jauh lebih tidak cerdas karena ruang legislatif itu tidak lebih dari lapangan pekerjaan baru yang menggiurkan.

Fakta di banyak kabupaten otonom, justru para wakil rakyat ini tumbuh menjadi kekuatan oligarki baru yang memanfaatkan privilesenya untuk membangun bisnis pribadi. Mereka memanfaatkan kedekatan relasi dengan penguasa agar leluasa menerobos ruang-ruang birokrasi untuk menancapkan kuku bisnisnya melalui proyek-proyek di SKPD.

Idealisme mengabdi rakyat hanya bualan saat kampanye. Masuk gedung DPRD, idealisme itu diparkir. Tunggu lima tahun berikut baru hidupkan lagi. Fakta buruk ini terjadi karena minimnya pengawasan publik yang cerdas.

Menurut Mangunwijaya, orang cerdas tidak sekadar pintar, pandai, mahir, terampil, cerdik. Kecerdasan adalah kemampuan menembus kulit pengetahuan gejala-gejala sehingga sampai pada esensi persoalan, inti problem. Kecerdasan sangat dekat jadi modal alami menuju kearifan (wisdom).