Breaking News:

25 Warga Rumang Lembata Dapat Sertifikat Tanah Gratis

Sebanyak 25 warga Desa Rumang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata menerima sertifikat tanah gratis di Lapangan Harnus, Kota Lewoleba

Editor: Kanis Jehola
Foto/Ricko Wawo/
Sebanyak 25 warga Desa Rumang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata menerima sertifikat tanah gratis di Lapangan Harnus, Kota Lewoleba, Senin (9/11/2020). 

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Sebanyak 25 warga Desa Rumang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata menerima sertifikat tanah gratis di Lapangan Harnus, Kota Lewoleba, Senin (9/11/2020).

Acara pembagian sertifikat tanah ini dilakukan juga secara virtual bersama Presiden Joko Widodo dan dilakukan di seluruh Indonesia.

Asisten 1 Setda Lembata Aloysius Buto, dalam sambutannya, mengulangi lagi apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo secara virtual bahwa sertifikat tanah yang sudah ada itu jangan digadai lagi untuk kebutuhan pesta, beli motor dan kebutuhan-kebutuhan konsumtif lainnya.

Baca juga: Penjelasan Bupati Agas Andreas Usai Meresmikan Jembatan Wae Laku Hulu

Sebaiknya sertifikat itu digadai untuk kebutuhan-kebutuhan produktif seperti membuka usaha. Itu pun harus dilakukan kalkulasi secara baik agar tak merugikan.

"Terima kasih kepada BPN yang sudah bagi sertifikat tanah ini," katanya.

Menurut Alo, sertifikat merupakan tanda legalitas seseorang memiliki tanah yang diberikan oleh negara sebagai kewajiban. Sebab itu, Masyarakat juga perlu memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang juga tentu akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah ( PAD).

Baca juga: Tiga Tahun Menunggu BPN Belu Belum Terbitkan Sertifikat Tanah Dolviana Kolo

"Dengan adanya sertifikat maka kita bisa hitung persis pajak setahun berapa," tandasnya.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lembata Eduward M. Y. Tuka menjelaskan 60 persen warga Lembata belum memiliki sertifikat tanah.

Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan sejak Lembata masih ada dalam Kabupaten Flores Timur baru sebanyak 47.601 lembar sertifkat. Jumlah ini tentu masih sangat rendah.

"Saya minta dukungan dari pemda dan masyarakat. Kami minta dari Pemda Lembata, bisa pakai APBD, karena kalau mau jujur dari APBN juga tidak seberapa," ujarnya.

Meski baru menjabat sebagai Kepala BPN di Kabupaten Lembata, pria yang akrab disapa Edo ini berjanji akan melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Harapan saya, kami bisa berkontribusi kepada Lembata sehingga ke depan Lembata lebih baik. Ada timbal balik dari pemda. Kalau APBD bisa bantu saya pikir bisa dapat jatah lebih banyak. Sehingga tahun 2025 bisa tercapai program Jokowi itu," tandasnya.

"Saya akan bangun komunikasi lintas sektor. Kalau dulu orang susah bikin sertifikat sekarang datang saja saya akan bantu," imbuhnya.

Edo lebih jauh menerangkan bagi masyarakat yang memiliki sertifikat produk tahun 1997 supaya datang ke kantor pertanahan untuk melakukan validasi.

"Semua yang punya sertifikat di bawah produk tahun 1997 supaya kami validasi di kantor pertanahan. Dulu masih manual. Lapor supaya kami validasi," pungkasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved