Ongkos Demokrasi

Oleh: Lasarus Jehamat Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang

POS-KUPANG.COM - Kontestasi politik lokal di Indonesia akan segera berlangsung akhir tahun. Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) serentak akan dilakukan di 270 daerah. Pilkada kali ini menjadi sangat strategis.

Selain karena aroma kontestatifnya kental karena berbagai sebab, pilkada serentak dilakukan di tengah bangsa ini dilanda pandemik korona. Karena realitas demikian, pelaksanaan Pilkada serentak kali ini menjadi ujian keberlangsungan demokrasi.

Ada dua alasan utama mengapa Pilkada kali ini menguji pelaksanaan demokrasi. Pertama, demokrasi mengandaikan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam politik. Itu berarti, semua elemen politik bertanggung jawab untuk melibatkan masyarakat dalam politik secara berkualitas. Partai politik harus disebut di sana.

• TNI Telah Berubah Total

Minimnya partisipasi masyarakat tentu berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi. Proses pelibatan masyarakat inilah menjadi ujian setiap elemen yang berkontestasi.

Kedua, kontestasi yang berlangsung di tengah pandemik, berdampak pada dua hal, yakni politisasi bencana dan meningkatnya ongkos politik. Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, setiap bencana selalu memiki dampak ikutan di belakanganya. Pandemik Covid-19 membutuhkan kerja keras semua orang untuk memutus mata rantai penyebaran.

Meski demikian, di jalur lain, beberapa kelompok berusaha agar bantuan yang ada disalahgunakan untuk tujuan popularitas elektoral.

• Hamili Staf Desanya, Kades di Sikka Ini Diadukan ke BPD

Sudah banyak bukti selama ini menunjukkan bahwa banyak elite yang akan bertarung memanfaatkan bantuan sosial untuk tujuan politis. Elemen di luar pemerintahan keras mengingatkan semua pihak untuk tidak melancungi bantuan bencana korona. Pernyataan keras tersebut didasari pada pengalaman bencana sebelumnya.

Pelancungan bantuan bencana korona berdampak buruk tidak saja bagi penyelesaian masalah korona tetapi juga terutama bagi penanaman nilai demokratis.

Di titik yang lain, pandemik Covid-19 berdampak pada naiknya ongkos politik untuk sosialisasi dan kampanye para calon. Realitas ini berujung pada penggunaan berbagai cara untuk tujuan politik. Penggunaan media untuk tujuan kampanye tentu membutuhkan ongkos yang tidak kecil.

Ongkos Demokrasi

Dalam The Price of Democracy, How Money Shapes Politics And What To Do About It, Julia Cagé (2020) menyebutkan uang masih menempati panggung utama dalam politik. Menurutnya, demokrasi berarti siapa yang membayar kemenangan. Politik merupakan medan pertarungan antara demokrasi di satu sisi dan marketisasi di sisi yang lain.

Ongkos demokrasi menjadi mahal ketika rakyat yang ikut berpartisipasi dalam politik tidak mendapatkan apa-apa setelah proses politik berlangsung.

Di ruang seperti itu, demokrasi membutuhkan ongkos. Artinya, jika selama ini kita hanya mengenal ongkos politik, sekarang, demokrasi memiliki daya tersendiri yang mengikat apa pun. Maka, uang merupakan elemen penting. Uang tidak hanya membentuk politik atau sistem dalam kategori tertentu tetapi sekaligus membentuk demokrasi.

Masalahnya, dalam sistem politik yang paternalistik, uang bisa membeli segalanya. Dengan demikian, demokrasi sulit berjalan dan yang ada ialah politik nihil nilai. Implikasi lanjutannya ialah tunduknya semua pihak pada hukum pasar politik. Buah dari model paternalistik politik ialah politik biaya tinggi.