Ongkos Demokrasi

Sebab, setiap langkah politik selalu dihitung dan ditakar dengan uang. Termasuk di dalamnya ialah proses kampanye, sosialisasi, dan elektoral lainnya. Sejatinya, menurut Cage, hal itu lumrah. Sebab, di beberapa negara, termasuk Indonesia, beberapa item biaya itu ditanggung negara.

Masalahnya, di lapangan bantuan tersebut tidak dimanfaatkan seefektif mungkin untuk tujuan kesuksesan proses politik. Banyak pihak menggunakan bantuan yang diberikan pemerintah untuk tujuan lain. Itu satu soal.

Di soal lain, semua peserta yang terlibat dalam politik telah melembagakan sebuah sistem politik yang mahal. Mahar politik harus disebut di sini. Ketika banyak partai politik meminta mahar atau yang lainnya dalam proses kandidasi, biaya politik menjadi hal yang harus dihitung.

Ketika ongkos politik begitu tinggi, demikian Cage, masyarakat harus siap menerima konsekuensi atas mahalnya ongkos demokrasi.

Konteks Indonesia

Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang menarik didalami terkait ongkos demokrasi seperti disampaikan Cage di atas. Disebutkan, sejak diputuskan pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan tahun ini, praktik politik uang dan politisasi bencana terjadi secara masif di beberapa tempat yang akan berkontestasi.

Dua fenomena ini terang menurunkan dampak ikutannya. Politik uang jelas berdampak buruk bagi proses penanaman nilai demokrasi yang mengandalkan prinsip persamaan hak dalam politik. Sebab, mobilisasi uang dan sumber daya politik yang lain berimplikasi pada matinya rasionalitas rakyat pemilih.

Pilihan akhirnya ditentukan bukan karena kualitas calon tetapi karena besaran uang yang diterima pemilih. Mereka yang memiliki modal besar bisa saja membajak semua suara pemilih lepas dari seperti apa kualitas calon yang diusung.

Di sudut yang lain, politisasi bantuan sosial Covid-19 tidak hanya menurunkan nilai moral bantuan tetapi juga ambruknya tatanan nilai, moral, dan etika politik secara keseluruhan. Sebab, bantuan yang sejatinya diberikan tanpa embel-embel kepentingan harus berhadapan dengan kepentingan politik sesaat beberapa pihak.

Bantuan yang sifatnya netral terpaksa bertekuk lutut di bawah bayang-bayang mereka yang akan berkontestasi.

Beberapa hal yang dijelaskan di atas jelas tidak bisa mengangkat moral demokrasi. Sebab utamanya karena demokrasi harus dibayar mahal. Pengorbanan rakyat untuk ikut serta dalam pilkada dijawab dengan hasil pilkada yang jauh dari kadar kualitas. Fakta ini memang tidak terjadi di semua tempat. Sebab, di beberapa tempat yang lain, calon yang diusung oleh partai politik memiliki integritas diri yang mumpuni dan bisa diandalkan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi.

Cage menawarkan cara agar politik tidak justeru meningkatkan ongkos demokrasi. Yang paling utama ialah mengikis model politik paternalistik berikut ekses di dalamnya.

Selain itu, regulasi mengenai biaya politik harus benar-benar menjamin agar produk politik yang hasilkan bisa mempertanggungjawabkan semua janji politik tidak saja kepada pemilih di sebuah wilayah tetapi kepada seluruh rakyat di sebuah negara. *