Kompetensi Versus Relasi Keberabatan (Diskursus Politik Dinasti Indonesia)

Oleh : Steph Tupeng Witin, Penulis Buku "Politik Dusta di Bilik Kuasa" (JPIC OFM Indonesia, 2018).

POS-KUPANG.COM - Menjelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020, wacana politik dinasti menguat di ruang diskusi publik.

Media-media mainstream nasional memberi ruang diskursus yang signifikan. Fakta ini menegaskan bahwa politik dinasti menjadi sebuah fenomena yang mesti dibedah sebagai momen pencerahan dan pencerdasan publik.

Meski diskursus mengemuka belakangan, praktik politik dinasti dalam ranah perpolitikan Indonesia telah berlangsung lama. Kita patut menduga, praktik politik dinasti ini mengemuka sebagai sebuah keniscayaan karena partai politik menyatu dengan relasi kekerabatan. Pilkada dan pemilihan legislatif (Pileg) sangat kental diwarnai oleh politik dinasti.

• Bantuan Subsidi Gaji Guru Honorer

Kerja-kerja politik didominasi oleh warna relasi kekerabatan: hubungan darah, perkawinan dan garis keturunan. Bahkan tim sukses pemenangan adalah gerombolan relasi kekerabatan yang minim pemahaman politik-demokrasi dan sekadar menjadi pemburu suara terbanyak. Fakta ini menjadi bukti kuat bahwa politik identitas atas nama kekerabatan sekadar menghasilkan pendulang suara terbanyak minim kompetensi.

Praktik politik dinasti ini akan diperluas saat meraih kekuasaan. Penempatan kepala dinas, badan, camat bahkan penjabat kepala desa sekalipun kental dengan dinasti tim sukses.

Bukan hal baru bahwa aparatur ASN yang harus netral dalam kerja politik pun saat Pilkada merayap dari desa ke desa dan kampung-kampung mengumpulkan keluarga dan kerabat agar mendukung calon tertentu dengan iming-iming jabatan. Maka tidak heran kalau di kabupaten tertentu, penempatan pejabat tidak sesuai kompetensi tapi mengikuti arus selera elite yang rendah.

• Jembatan Wakasa di Nagekeo Mengancam Nyawa

Misalnya, kepala dinas kesehatan dijabat oleh dokter hewan atau dokter karbitan yang ijazahnya dipertanyakan publik, kepala dinas pertanian dijabat dokter hewan, kepala dinas pendidikan dijabat oleh sarjana hukum dan sebagainya. Padahal ada ASN yang cerdas, kritis dan kompeten dalam bidangnya di dinas tersebut.

Respons publik terhadap wacana dinasti politik terbelah. Menolak dan mendukung praktik politik ini. Jajak pendapat Kompas membuktikan fakta keterbelahan. Sebanyak 60,8 persen menolak praktik politik dinasti sebagai sesuatu yang buruk. Berdasarkan usia, kelompok muda dengan rentang usia 17-30 tahun memiliki resistensi yang besar terhadap politik dinasti. Sebanyak 56,9 persen menilai sistem politik dinasti buruk dan harus dilawan secara rasional.

Sementara responden dengan usia di atas 50 tahun justru terbelah. Sebanyak 47,3 persen menilai buruk, sedangkan 34,3 persen menilai politik dinasti sebagai kelaziman dalam alam demokrasi.

Meski kelompok resisten sangat tinggi, namun data menunjukkan bahwa pasangan yang maju Pilkada dengan latar belakang kekerabatan memenangi kontestasi. Banyak faktor yang memengaruhi, tentunya (Kompas 5/8/2020).

Peneliti dari Northwestern University, Yoes C. Kenawas yang khusus meneliti politik dinasti di Indonasti menyatakan bahwa politik dinasti subur di Indonesia karena tidak adanya aturan yang membatasi itu.

Kita pernah memiliki aturan yaitu Pasal 7 UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada terkait larangan calon kepala daerah yang memiliki relasi kekerabatan dengan petahana namun kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena dinilai membatasi hak politik warga negara.

Yoes mencatat, ada peningkatan yang signifikan terhadap praktik politik dinasti. Pilkada 2013, ada 39 kerabat yang maju Pilkada dan memenangi kontestasi. Angka ini melambung tinggi pada rentang waktu 2015-2018 dimana terdapat 202 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan kerabat pejabat publik.

Dari angka tersebut, 117 memenangkan kontestasi dan 85 lainnya gagal. Artinya, lebih separoh kerabat pejabat publik yang terpilih dalam kontestasi politik. Penelitian membuktikan bahwa menguatnya praktik politik dinasti didorong 4 faktor yaitu sistem politik yang ramah terhadap politik dinasti dan fokus ke sosok (person), institusi parpol yang lemah dan memiliki hubungan dengan dinasti politik, masih rentannya pemilu atas praktik menipulasi dan masih kuatnya segmen pemilih loyalis atau permisif terhadap praktik politik ini (Kompas 3/82020).