Kompetensi Versus Relasi Keberabatan (Diskursus Politik Dinasti Indonesia)

Kompetensi

Demokrasi menjamin hak setiap warga mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah level apa pun. Politik dinasti tidak menjadi sebuah problem etika sosial ketika ada kepastian menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan seluruh warga negara.

Pilkada sebagai sebuah proses demokrasi memiliki seperangkat regulasi yang harus ditaati semua warga negara, termasuk calon dinasti politik. Prinsip demokrasi melalui tahapan harus ditaati.

Fakta pelanggaran terjadi ketika prosesnya menyimpang dari prinsip demokrasi seperti kesetaraan, kesamaan akses, keberimbangan, transparansi, kapabilitas dan akuntabilitas.

Memang institusi politik saat ini sangat menguntungkan orang-orang yang memiliki koneksi keluarga. Fakta ini semakin diperkuat dengaan realitas sosial dimana publik sangat rentan digiring dengan narasi-narasi politik yang dibangun melalui ketersediaan logistik yang besar.

Politik adalah kerja rasional. Publik mendorong partai politik agar mengutamakan rasionalitas dalam proses perekrutan. Kompetensi mesti menjadi kunci dan modal bagi calon dan parpol pengusung dalam proses rekrutmen politik.

Pemimpin yang rasional, cerdas dan kritis akan menjadikan birokrasi ruang persemaian potensi ASN melalui inovasi dan kreativitas membangun potensi daerah. Publik mengharapkan agar parpol tidak mengambil jalan pintas dengan mengusung kandidat dinasti politik tapi bekerja keras dalam kaderisasi politik di internal partai demi menyiapkan pemimpin masa depan yang kompeten.

Hal ini mendesak untuk menjaga kepercayaan publik yang semakin cerdas berkat kemajuan teknologi informasi. Jika tidak, suatu waktu publik akan mengasingkan parpol dari ruang politik dan demokrasi. (*)