Kades Harus Mencegah Konflik Horisontal di Masyarakat
Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do, meminta seluruh Kepala Desa se Kabupaten Nagekeo agar bisa mencegah terjadinya konflik horisontal
Penulis: Gordi Donofan | Editor: Kanis Jehola
Ia mengatakan tidak semua pohon cengkeh berbunga. Saatnya sekarang kita gali sebabnya. Dana desa dipakai untuk pohon cengkeh dapat "makanan" bernutrisi.
"Petani dapat bantuan uang, jangan foya-foya tapi rawat pohon cengkeh agar ke depan dia bisa menghasilkan banyak," tuturnya.
Ia menyebutkan semua harus memperhatikan padat karya dan akan merasakan manfaatnya ke depan.
"Ada irigasi teknis beberapa ratus ha, mulai dari paling barat, sampai di sini dan seterusnya. Saluran air benar-benar bocor. Dengan dana desa, kita perbaiki agar air bisa dipakai maksimal," ujarnya.
Keluarga Harus Diberdayakan
Ia mengatakan keluarga harus diberdayakan dan menjadi penggerak utama roda ekonomi.
"Berikut, kita masuk ke keluarga. Kalian buat standar kerja kepala desa terpilih lebih baik. Bagaimana pendekatan ke keluarga. Itu nomor satu. Ada PKH yang dapat sembako, bantuan, saya siap datang ke rumah-rumah keluarga itu. Kita harus masuk ke mereka," jelasnya.
Ia meminta agar terus mewariskan kearifan lokal yang ada dan tidak boleh malas untuk bekerja.
"Gunakan kearifan ebu kajo (leluhur). Mengapa miskin? Mungkin karena "toni mula" bermasalah. Sebagai anggota ulayat, dia memperoleh lahan yang pantas atau tidak? Kalau tidak punya lahan, dia kerja bagaimana? Apa dia garap di lahan org? Ada jamian untuk itu?," tanya Bupati Don.
Ia mengatakan persoalan di alokasi sumber daya. Jangan sampai banyak keluarga yang tidak mempunyai lahan kebun untuk tanam sesuatu.
Ini harus didata. Agar kita punya rencana berapa orang yang butuh lahan baru. Jangan dapat lahan orang yang sama saja. Dapat lahan di utara, di sini juga dapat.
"Dengan demikian kita tahu berapa keluarga/ jiwa yang kita selamatkan. Kita harus bisa kerja yg tidak pernah dikerjakan. Saya akan tanya itu," ujarnya.
Pendekatan Budaya
Ia juga mengatakan perlunya pendekatan budaya. Warga yang komunitas adatnya tidak bisa urus, percayakan ke pemerintah.
"Ulayat yang tidak mampu tangani, ini saatnya pemerintah ambil alih. Kita komunikasikan dengan ulayat yang punya tanah cukup. Kita alokasikan sumber daya. Di tempat baru, mereka juga harus "naik kelas". Jangan tetap di tempat sebagai penyandang masalah sosial,"ujarnya.
Ia berjanji akan mendatangi rumah KK miskin dan mencek langsung keberadaan mereka.
"Saya akan datangi 7 desa ini. Mana KK miskin. Mana penerima bantuan. Mengapa dia menjadi penerima bantuan. Apa masalahnya. Siapkan secara baik," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)