Kades Harus Mencegah Konflik Horisontal di Masyarakat

POS-KUPANG.COM | MBAY - Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do, meminta seluruh Kepala Desa se Kabupaten Nagekeo agar bisa mencegah terjadinya konflik horisontal di tengah masyarakat.

"Tugas penjabat adalah menjaga ketertiban. Cegah sumber potensial konflik horisontal di level masyarakat. Kalau ini terjadi, tak ada maaf bagi kamu. Ke tujuh penjabat yang dilantik hari ini, adalah pemimpin yang ditunjuk, bukan dipilih. Kapan yang menunjuk tidak percaya lagi, ganti," ujar Bupati Don usai melantik tujuh Pjs Kades di aula Kantor Camat Mauponggo Kabupaten Nagekeo, Kamis (2/7/2020).

• Update Corona di Kota Kupang, Pasien Positif Sembuh Bertambah Satu Orang

Bupati Don juga menyatakan masa penanganan covid belum selesai maka harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan kerja dibidang pemerintahan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Ia mengaku sampai saat ini kita berhasil memberdayakan level keluarga dan RT, dusun lingkungan, desa kelurahan dan kecamatan dalam menangkal laju penyebaran Covid-19.

"Keberhasilan ini harus tetap dijaga. Jangan lengah. Begitu lengah kita jebol. Faskes tidak mampu menangani. Ini penyakit yang sangat berbahaya dan mudah menyebar," ujarnya.

• Kepala Lapas Kelas IIA Kupang Minta Warga Binaan yang Dapat Asimilasi Tidak Berulah

Ia mengatakan daerah yang tidak berhasil memberdayakan keluarga, dusun lingkungan, berujung sampai pemberi pelayanan medis tumbang satu per satu. Ini tidak boleh terjadi di tempat kita.

"Maka, pekerjaan kita adalah tetap mengingatkan keluarga dusun maupun RT untuk tetap jaga ini. Terima kasih, Kecamatan Mauponggo sejak awal ketat sekali. Kita tegas. Karantina ataupun isolasi kita lakukan secara baik," ujarnya.

Ia juga mengatakan pemerintah juga mengurus jaringan pengaman sosial bagi keluarga-keluarga yang rentan miskin. Ada PKH, ada sembako, sembako diperluas.

Juga kelompok rentan dalam dunia kesehatan seperti ibu hamil, balita, jompo. Mereka yang punya penyakit kronis kita perhatikan asupan gizinya.

Ada BST, BLT. Kabupaten juga alokasikan dana untuk siapkan cadangan beras 700-an ton mengantisipasi manakala ke depan ada kondisi rawan pangan, di zona kuning ataupun merah.

Ia mengatakan untuk dampak sosial ekonomi, secara keseluruhan untuk masyarakat, petani pedagang, kita harus jaga. Pedagang yang salesnya turun kita bantu. Petani kalau susah menjual, kita bantu.

"Kita pilih padat karya tunai. Mulai dengan irigasi Mbay. Semua orang Nagekeo ada di sana. Agar produktifitas padi, ketersediaan beras dalam daerah bisa terjamin dg baik. Ini pilahan-pilihan kita," jelasnya.

Padat Karya di Desa

Ia juga mengatakan di desa, melalui Kementerian Desa, menu-menu dana desa dibuka untuk padat karya tunai pedesaan.

"Cek jangan sampai penyesuaian APBD kemarin masih meleset. Pilihan lebih pada infrastruktur pertanian. Tidak lagi rabat, jalan," tuturnya.

Ia mengatakan tidak semua pohon cengkeh berbunga. Saatnya sekarang kita gali sebabnya. Dana desa dipakai untuk pohon cengkeh dapat "makanan" bernutrisi.

"Petani dapat bantuan uang, jangan foya-foya tapi rawat pohon cengkeh agar ke depan dia bisa menghasilkan banyak," tuturnya.

Ia menyebutkan semua harus memperhatikan padat karya dan akan merasakan manfaatnya ke depan.

"Ada irigasi teknis beberapa ratus ha, mulai dari paling barat, sampai di sini dan seterusnya. Saluran air benar-benar bocor. Dengan dana desa, kita perbaiki agar air bisa dipakai maksimal," ujarnya.

Keluarga Harus Diberdayakan

Ia mengatakan keluarga harus diberdayakan dan menjadi penggerak utama roda ekonomi.

"Berikut, kita masuk ke keluarga. Kalian buat standar kerja kepala desa terpilih lebih baik. Bagaimana pendekatan ke keluarga. Itu nomor satu. Ada PKH yang dapat sembako, bantuan, saya siap datang ke rumah-rumah keluarga itu. Kita harus masuk ke mereka," jelasnya.

Ia meminta agar terus mewariskan kearifan lokal yang ada dan tidak boleh malas untuk bekerja.

"Gunakan kearifan ebu kajo (leluhur). Mengapa miskin? Mungkin karena "toni mula" bermasalah. Sebagai anggota ulayat, dia memperoleh lahan yang pantas atau tidak? Kalau tidak punya lahan, dia kerja bagaimana? Apa dia garap di lahan org? Ada jamian untuk itu?," tanya Bupati Don.

Ia mengatakan persoalan di alokasi sumber daya. Jangan sampai banyak keluarga yang tidak mempunyai lahan kebun untuk tanam sesuatu.

Ini harus didata. Agar kita punya rencana berapa orang yang butuh lahan baru. Jangan dapat lahan orang yang sama saja. Dapat lahan di utara, di sini juga dapat.

"Dengan demikian kita tahu berapa keluarga/ jiwa yang kita selamatkan. Kita harus bisa kerja yg tidak pernah dikerjakan. Saya akan tanya itu," ujarnya.

Pendekatan Budaya

Ia juga mengatakan perlunya pendekatan budaya. Warga yang komunitas adatnya tidak bisa urus, percayakan ke pemerintah.

"Ulayat yang tidak mampu tangani, ini saatnya pemerintah ambil alih. Kita komunikasikan dengan ulayat yang punya tanah cukup. Kita alokasikan sumber daya. Di tempat baru, mereka juga harus "naik kelas". Jangan tetap di tempat sebagai penyandang masalah sosial,"ujarnya.

Ia berjanji akan mendatangi rumah KK miskin dan mencek langsung keberadaan mereka.

"Saya akan datangi 7 desa ini. Mana KK miskin. Mana penerima bantuan. Mengapa dia menjadi penerima bantuan. Apa masalahnya. Siapkan secara baik," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)