Demo di Kabupaten Mabar Ricuh, Mahasiswa dan Aparat Saling Dorong

"Dananya ada. Dan nanti akan kami salurkan. karena ada uang, makanya kami lakukan itu, kalau tidak ada buat apa kami lakukan itu," jelasnya saat menjawab pertanyaan para pendemo.

Dialog tersebut berjalan sekitar 20 menit dan Plh Sekda Mabar, Ismail Surdi meninggalkan para pendemo karena situasi saat itu tidak kondusif.

Mahasiswa yang tidak puas, ingin bertemu langsung dengan Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula, sehingga bertahan di depan kantor Bupati Mabar.

Selanjutnya, mereka mendesak masuk hingga sempat terjadi kericuhan dan aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat yang berjaga.

Sementara itu, sejumlah aparat gabungan dari Polres Mabar dan Sat Pol PP Pemkab Mabar melakukan penjagaan ketat dengan menggunakan seragam lengkap.

Mereka berjaga di sekitar para pendemo dan di pintu masuk Kantor Bupati Mabar.

Diberitakan sebelumnya, para mahasiswa yang berasal dari berbagai kecamatan itu menggelar demonstrasi untuk menuntut direalisasikannya bantuan untuk mahasiswa terdampak Covid-19.
Selanjutnya, mereka juga menuntut biaya rapid tes digratiskan.

Sesuai penelurusan para mahasiswa, biaya rapid test di rumah sakit dan klinik swasta di kabupaten itu mencapai Rp 350 ribu per orang.

"Kami minta bukti, bukan hanya janji-janji," kata para demonstran.

Menurut mahasiswa, sebanyak 6 ribu mahasiswa telah didata sejak beberapa bulan lalu, namun belum ada realisasi hingga Juli 2020.

"Di mana dana Rp 78 milyar untuk penanganan Covid-19," teriak seorang orator.

Menggunakan mobil komando, para pendemo melakukan longmarch dari Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, hingga tiba di Kantor Bupati Mabar sekitar pukul 10.00 Wita.

Para mahasiswa berasal dari Kecamatan Lembor, Sano Nggoang dan Kecamatan Komodo.

Mereka juga membawa baliho bertulisan "Tepati Janji, Berikan Solusi #RIP Mabar" dan "Jangan...! Obral Data Mahasiswa".

Hingga berita ini ditulis, para demonstran masih berada di kantor Bupati Mabar dan melakukan orasi.