Aksi Demo di Labuan Bajo
Demo di Kabupaten Mabar Ricuh, Mahasiswa dan Aparat Saling Dorong
Demontrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Manggarai Barat diwarnai kericuhan, Kam
Penulis: Gecio Viana | Editor: Ferry Ndoen
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Assale Viana
POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Demontrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Manggarai Barat diwarnai kericuhan, Kamis (2/7/2020).
Para demonstran berusaha masuk ke area Gedung Kantor Bupati Mabar, namun dihalangi oleh pagar betis aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) pada pukul 12.00 Wita.
Sempat terjadi saling dorong karena para pendemo bersikeras menembus barisan aparat Satpol PP maupun kepolisian.
Nampak beberapa pendemo yang tidak puas melontarkan tuntutan agar segera bertemu dengan Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula.
Terlihat beberapa pendemo perempuan menetaskan air mata karena aksi saling dorong tersebut.
Para pendemo ingin masuk ke dalam area kantor agar bertemu langsung dengan Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula.
Sebelumnya, para pendemo diterima oleh Plh Sekda Mabar, Ismail Surdi didampingi Kasat Pol PP Pemkab Mabar, Stefanus Salut.
Sempat terjadi dialog antara mereka di depan Kantor Bupati Mabar.
Mahasiswa mendesak agar realisasi bantuan bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19 dan digratiskannya biaya rapid test yang membebani masyarakat dan mahasiswa yang ingin pergi ke daerah belajar di luar Kabupaten Mabar.
Mahasiswa menilai, sudah semestinya anggaran yang dijanjikan kepada mahasiswa segera direalisasikan dan rapid test digratiskan agar memudahkan studi mereka di berbagai universitas di luar Kabupaten Mabar.
Jika pendataan melalui pemerintah desa telah selesai, mahasiswa meminta agar bantuan bagi mahasiswa sebesar Rp 350 ribu per bulan dapat segera dilakukan.
Plh Sekda Mabar, Ismail Surdi saat bertemu para pendemo menjelaskan, tahapan pendataan untuk pemberian bantuan kepada mahasiswa terdampak telah dilakukan.
Selanjutnya, tengah dilakukan finalisasi untuk produk hukum dari program yang menggunakan anggaran penanganan Covid-19 di kabupaten.
"Tahapan sudah selesai, saat ini sudah selesai, saat ini tengah finalisasi untuk produk hukumnya untuk memastikan persyaratan atau ketentuan teknis yang pemerintah buat tidak selesai, akan dilakukan penyaluran," katanya.
