Uskup Baru dalam Geliat Wisata Premium Labuan Bajo

Mari membaca Opini Pos Kupang: Uskup baru dalam geliat wisata premium Labuan Bajo

Oleh : P Alexander Jebadu SVD, Dosen Sistem Ekonomi Neoliberal pada STFK Ledalero

POS-KUPANG.COM - Dari Mgr. Siprianus Hormat sebagai uskup baru, umat Katolik Manggarai tentu mempunyai banyak harapan. Tapi seperti dikatakan uskup sendiri belum lama ini, seorang uskup itu tidak seperti seorang bupati. Begitu seorang bupati dipilih, orang sudah siap tunggu pembangunan fisik apa yang akan dibuatnya. Bupati memang harus siap lakukan itu. Itu tugas utamanya dan untuk itu ia ditopang dengan kekuatan uang pajak rakyat yang dikembalikan lagi kepada rakyat melalui APBD. Seorang uskup tidak bisa diharapkan seperti itu.

1. • Cegah Virus Corona, Kapal Pesiar Dilarang Masuk ke TNK Hingga 29 Mei 2020

Seorang uskup pertama-tama dan terutama merupakan seorang pemimpin rohani. Tugas pokoknya adalah memberi kesaksian tentang iman akan kasih, persaudaran dan keadilan. Ia terutama bertugas untuk menyerukan suara kenabian dan merangkul semua orang dalam kegembalaan suci.

Karena itu, hal-hal yang perlu diexpektasi dari uskup baru Keuskupan Ruteng bersama seluruh komponen agen pastoralnya adalah keutamaan-keutamaan seperti ini. Uskup dan seluruh komponen pastoral keuskupan harus sungguh-sungguh menampilkan kekudusan pelayanan imamat, berani menyampaikan suara kenabian untuk membela umat yang sekian sering dibelenggu oleh sistem sosial, ekonomi dan politik yang sering tidak memihak kepentingan rakyat dan bahkan sebaliknya malah mengeksploitasi rakyat.

• ZODIAK ASMARA Kamis 19 Maret 2020 Aries Makin Mesra Virgo Cemburu Ya Scorpio Rebut Pacar Orang

Selain itu, uskup baru ini juga tentu diharapkan berusaha menyembuhkan kekecewaaan-kekecewaan umat oleh peristiwa-peristiwa masa lalu di keuskupan ini dan persatukan kembali kelompok-kelompok yang berseberangan, antara yang pro dan kontra, sehubungan dengan cara hidup sang gembala sebelumnya.

Sangat diharapkan, semua pihak menguburkan hal-hal yang telah lalu dan dengan penuh kasih mau memulai lagi sebuah kehidupan menggereja secara baru. Pentahbisan Uskup Siprianus Hormat Pr pada masa puasa ini kiranya sungguh-sungguh menjadi momen pembaharuan umat Katolik Keuskupan Ruteng untuk kembali membangun persatuan dalam rangka karya pastoral missioner di keuskupan ini.

Selain itu, menurut saya, selain reksa pastoral yang sudah digariskan oleh Sinode I, II dan III Keuskupan Ruteng, ada beberapa hal mendesak yang perlu mendapat perhatian khusus dari uskup baru bersama seluruh komponen agen pastoralnya demi sebuah pelayanan pastoral missioner di Keuskupan Ruteng.

Pertama, masalah kemungkinan umat Katolik Manggarai menjadi orang asing di tanah sendiri. Kalau orang sungguh membuka mata, era reformasi sejatah tahun 2000-an ini, selain ditandai oleh perampasan tanah warga masyarakat miskin oleh industri pertambangan yang sangat bermasalah dari pelbagai segi (bdk Alex Jebadu dkk, Pertambangan di Flores: Berkah atau Kutuk?, 2010), juga sangat kuat ditandai oleh gejala jual-beli tanah yang semakin semarak. Didesak oleh kemiskinan, banyak umat Manggarai terutama di tempat-tempat strategis seperti di kota Ruteng, umat sepanjang jalan trans-Flores dari Waelengga ke Labuan Bajo, umat sepanjang pantai dari Dintor di Pulau Mules, Nangalili, Lembor, Labuan Bajo, Rangko, Boleng, Terang, Nanga Kantor, Bari, Nanga Asu, Nggilat, Lemarang, Robek, Reo, Dampek dan Pota yang telah menjual tanahnya kepada pihak luar, baik itu orang asing manca negara maupun saudara-saudaranya sendiri di Jakarta atau Surabaya yang sudah kaya.

Seperti sudah banyak terjadi di banyak tempat lain di seluruh dunia dan wilayah-wilayah lain di Indonesia, di Manggarai sedang terjadi fenomena perampasan tanah (landgrabbing) dari tangan warga masyarakat miskin oleh orang kaya atau pemerintah negara dengan pelbagai modus dalam rangka pembangunan model neokapitalistik seperti Pariwisata Premium Labuan Bajo.

Bukan tak mungkin suatu saat, sebahagian besar umat keuskupan Ruteng akan menjadi orang asing di tanahnya sendiri karena ketiadaan tanah untuk hidup. Karena itu, uskup baru bersama seluruh komponen Keuskupan Ruteng mesti sigap membaca fenomena ini dengan mata seorang nabi. Uskup baru bersama seluruh agen pastoral Keuskupan Ruteng mesti mengedukasi umat Katolik Manggarai agar tidak mudah tergiur uang milliaran rupiah tapi kehilangan tanah sebagai sumber hidup bagi anak cucu, cece, cicit dan buyut mereka untuk selamatnya.

Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mencegah hal ini adalah uskup dan Keuskupan Ruteng mesti mendorong dan memfasilitasi pemerintah ketiga kabupaten di Manggarai supaya setiap daerah kabupaten menerbitkan peraturan daerah (perda) untuk mengamankan lahan-lahan pertanian warga masyarakat di seluruh Keuskupan Ruteng mulai dari Wae Mokel di bagian timur hingga Selat Sape di bagian barat.

Warga masyarakat mesti dididik untuk tidak menjual tanahnya kepada pihak luar demi sebuah kehidupan yang berkelanjutan (sustainable life) hingga anak cucu.

Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di Bali, setiap pemerintah daerah kabupaten di Keuskupan Ruteng mesti memaksa warga masyarakat melalui sebuah peraturan daerah (perda) untuk tidak menjual tanah-tanah mereka kepada orang asing kecuali disewakan atau dikontrak. Hal ini sudah dipraktikkan di beberapa tempat lain di Indonesia termasuk Bali.

Di Bali, hampir tidak ada orang Bali yang mau menjual tanah. Kalau orang Bali tidak memiliki cukup modal untuk membuka usaha, mereka bisa menyewakan dan mengontrak tanah mereka dengan ukuran luas tertentu kepada pebisnis entah selama 10 tahun atau 25 tahun. Setelah kontrak selesai, ia bisa memperoleh kembali tanah itu beserta seluruh aset di atasnya. Atau setelah itu kontraknya bisa diperpanjang dengan sebuah perundingan baru lagi. Orang Bali dan anak-anak cucu mereka, karenanya, tidak akan pernah kehilangan tanah untuk berpijak.