Uskup Baru dalam Geliat Wisata Premium Labuan Bajo

Kebijakan yang sama ini seharusnya mesti dibuat juga oleh ketiga daerah kabupaten di Manggarai. Ia mesti diamankan dengan Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Gereja Katolik Manggarai, dalam rangka kesejahteraan umatnya, mesti mendorong dan bahkan bila perlu mendesak pemerintah daerah ketiga kabupaten Manggarai untuk melakukan ini, yaitu menerbitkan perda yang memaksa warga masyarakat untuk tidak menjual tanahnya kepada orang asing. Dorongan ini merupakan bagian hakiki dari tugas kenabian dan kegembalaan seorang uskup bersama segenap agen pastoral di keuskupannya dan menjadi bagian dari misi suci yang sering diserukan oleh Ajaran Sosial Gereja Katolik.

Kedua, mengkritisi pembangunan model neokapitalistik. Bersamaan dengan fenomena perampasan tanah milik para petani miskin oleh orang kaya dan pemerintah negara, Manggarai Raya juga sedang digalakkan pembangunan kolosal dalam bentuk Pariwisata Premium yang berpusat di Labuan Bajo.

Kurang lebih sejak tahun 2010 pemerintah Indonesia menggulirkan sebuah proyek nasional. Taman Nasional Komodo akan dirancang menjadi wisata premium berkelas dunia. Untuk itu, misalnya, Kota Labuan Bajo akan diperindah. Hotel-hotel berkelas dunia akan ditambah jumlahnya. Pelabuahan niaga/peti kemas yang identik dengan kotor-motor itu akan dipindahkan ke Bari di Kecamatan Macang Pacar sekitar 40-an km dari Labuan Bajo.

Dari pulau yang satu ke pulau yang lain di Kepulauan Komodo akan dihubungan dengan kreta kabel gantung. Tiket masuk Taman Nasional Komodo nanti diwacanakan menjadi US$1000 atau sekitar Rp14 juta per orang.

Selain tiket masuk Komodo yang super mahal itu nanti, sudah diendus beberapa hal lain yang yang menunjukkan bahwa pembangunan wisata premium ini bukan rakyat kebanyak. Misalnya, pemerintah sudah memberi isinan investasi eksklusif kepada sejumlah perusahaan swasta. Mereka bisa mengkapling-kapling tanah dengan ukuran maha luas di Pulau Rinca dan Komodo.

Tanpa disadari banyak orang, ini merupakan bagian dari privatisasi ekonomi yang digulirkan oleh sistem ekonomi kapitalis neoliberal atau sistem ekonomi pasar bebas tanpa kendali.

Dalam privatisasi ini, banyak politisi yang merangkap sebagai pebisnis berlomba-lomba mengkapling tanah di Taman Nasional Komodo, tanah di Labuan Bajo dan sekitarnya serta tanah-tanah sepanjang pantai dari Labuan Bajo hingga Reo.

Kebohongan pembangunan wisata premium seperti ini, yang sudah banyak terjadi di tempat lain di seluruh dunia, disebut oleh John Madeley dalam bukunya Big Busines Poor Peoples/Bisnis Besar Masyarakat Tetap Miskin: Bagaimana Perusahaan-perusahaan Dunia Merusak Dunia Orang Miskin di Pelbagai Negara (Gramedia 2013) sebagai sebuah ilusi besar (big illusion).

Menurut ajaran sosial Gereja Katolik, ilusi pembangunan pariwisata premium seperti ini masuk dalam kategori pembangunan yang tidak adil dan jelas bertentangan dengan nilai-nilai Kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Atas nama Tuhan dan demi orang miskin yang dirugikan, dibohong dan diexploitasi, Gereja mesti berani melancarkan suara kenabian untuk mengkritik, mencela dan bila perlu mengeritiknya.

Untuk itu, uskup baru bersama seluruh agen pastoral Keuskupan Ruteng perlu mengkaji pembangunan neokapitalistik di Labuan Bajo ini dan menjadikannya sebagai satu prioritas misi keuskupan (an urgent mission frontier) demi umat gembalaannya. Bila hasil kajiannya menunjukkan bahwa pembangunan wisata premium ini ternyata tidak menguntung umat Keuskupan Ruteng dan warga Manggarai pada umumnya, Gereja Keuskupan Ruteng mesti tunjukan sikap kenabian dan berani katakan: No (Tidak) terhadapnya! (*)