Pariwisata Premium dan "Anarcho-Capitalism"

Karena itu, proses pengintegrasian ekonomi pariwisata premium ke dalam sistim ekonomi lokal, harus bertumpu pada negosisasi dengan membuat aturan main yang menjamin kepentingan pemilik kapital dan kepentingan masyarakat.

"Anarcho Capitalism"

Dalam, gagasan kapitalisme antara lain bertumpu pada kekuatan pasar dan kepemilikan. Kapitalisme berangkat dari asumsi "mekanisme pasar akan meregulasi diri sendiri". Namun, kita menyadari bahwa mekanisme pasar memang menjanjikan efisiensi, tetapi tidak menawarkan keadilan. Sebab, pelaku ekonomi umumnya lebih mendahulukan kepentingan pribadi.

Karena itu, ekonomi bukanlah semata-mata pilihan antara sistem pasar (neoklasik) dan intervensi negara (neokeynesian). Ekonomi menyangkut pola perilaku masyarakat yang terjadi berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang mengakar (habitus).

Sehingga, untuk mengoreksi kegagalan pasar, pemerintah perlu campur tangan, dan dibenarkan atas dua pertimbangan. Pertama, pasar memerlukan intervensi pemerintah ketika mekanismenya bekerja kurang sempurna. Kedua, kesejahteraan bersama memerlukan redistribusi pendapatan, sumber ekonomi, kesempatan, dan sebagainya.
Dalam konteks kesejahteraan bersama, menurut, David Friedman fisikawan yang menjadi professor ekonomi di UCLA dalam Fauzi (2004), menggagas anarcho-capitalism merupakan bentuk lain pengaturan ekonomi.

Pandangan ini mengedepankan pentingnya pengakuan atas keberadaan masyarakat lokal dan kerja sama sukarela untuk terciptanya masyarakat yang memiliki kedigdayaan.

Artinya, anarcho-capitalism menginginkan dibatasinya kebijakan campur tangan pemerintah terutama pada level lokal. Jika, dikaji lebih dalam, pemikiran yang dilontarkan masih relevan, terutama dipatutkan dengan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dalam perspektif anarcho capitalism, pertanyaannya, apakah pariwisata premium bisa menjadi kekuatan untuk mendorong transformasi sosial-ekonomi yang hakiki bagi masyarakat? Sebab, menurut Polanyi dalam Eric (2002), berargumen kegagalan pendekatan ekonomi SDA bersumber pada praktik self regulating market, yang sengaja memisahkan aktivitas ekonomi dari masyarakat, sembari menciptakan sistem produksi yang dominan (monopoli).

Tegasnya, self regulating market melakukan kapitalisasi TNK, mengubahnya menjadi komoditas yang bisa mendatangkan keuntungan. Sehingga, praktik ekonomi ini melahirkan double movement: Pertama, membebaskan ekonomi dari kontrol dan partisipasi masyarakat. Kedua, masyarakat merebut (kembali) kendali atas kehidupan ekonominya.

Karena itu, untuk mengetahui rasionalitas ekonomi dibalik pariwisata premium, perlu membuat analisis perbandingan antara public economic benefits dan private economic benefits. Dalam teori ekonomi, terminologi public economic benefits diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang memberi manfaat bagi masyarakat luas atas sumberdaya ekonomi.

Sedangkan private economic benefits diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang memberi manfaat hanya bagi individu (pelaku usaha) yang bersangkutan.

Sehingga, parameter kualitatif yang diperoleh dari dua instrumen analisis ini bisa dikonversi secara kuantitatif dengan menggunakan metode cost-benefit analysis. Metode analisis ini melihat perbedaan antara private and social rates of return, sehingga bisa diketahui berapa besar tingkat kemanfaatan ekonomi pariwisata premium bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Disini, anarcho capitalism mendapat tempatnya.

Cetak Biru Kebijakan

Tidak ada gunanya pariwisata premium TNK sekalipun menguntungkan secara ekonomi bagi pelaku usaha tetapi masyarakatnya terpinggirkan. Perlu perubahan desain pola kerjasama pengelolaan pariwisata yang semula berorientasi "untuk kepentingan para shareholders, kemudian bergeser menjadi kepentingan para stakeholder", menjadi "untuk kepentingan manajemen kemitraan": pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Karena, pariwisata premium bukan sekedar perubahan tampilan "wajah" TNK. Ia juga berarti pemaknaan substansial skema-skema nilai dan ambiguitas yang mungkin ada. Tanpa itu, kontroversi penetapan TNK sebagai destinasi wisata premium mungkin akan terus berlanjut.

Dengan memahami tantangan yang dihadapi terutama dorongan pemerintah pusat dan harapan masyarakat lokal tersebut, pemerintah NTT secara sistematis mesti menginisiasi cetak biru kebijakan tatakelola pariwisata premium TNK yang berbasis manajemen kemitraan. (*)