Pariwisata Premium dan "Anarcho-Capitalism"

Mari membaca dan simak Opini Pos Kupang: Pariwisata Premium dan " Anarcho-Capitalism "

Oleh: Habde Adrianus Dami, Pendiri Institute Kebijakan Publik dan Penganggaran (KUPANG Institute), Alumnus Pascasarjana Studi Pembangunan, UKSW, Salatiga

POS-KUPANG.COM - Suatu ketika Raja Perancis Louis XV bertanya kepada sekelompok pedagang yang datang menghadapnya, "apa yang bisa saya bantu?" Para pedagang serentak menjawab Laissez nous faire, laissez nous passer, Le monde va de lui-meme (biarkan kami bekerja, biarkan kami sendiri, biarkan dunia berjalan dengan sendirinya).

Kaum pedagang dengan tegas menolak uluran tangan sang raja. Satu-satunya bantuan yang mereka inginkan adalah tidak membantu apa-apa. Ruang gerak individu harus bersih dari segala bentuk intervensi, apa pun bentuknya. Laissez nous faire! (Adian, 2002).

• Targetkan Meraih WBBM di 2020, PN Oelamasi Kembali Disupervisi

Namun, dalam republik semua orang memiliki hak yang sama. Karena itu, semua hal bisa berubah menjadi urusan bersama. Dalam narasi dan aksentuasi urusan bersama ini, sejumlah warga di Labuan Bajo, melakukan demo.

"Kami menolak pemberlakuan pulau komodo dan perairan sekitarnya sebagai kawasan wisata eksklusif super premium dengan tiket masuk sebesar USD 1000 (setara 14 juta) yang di kelola oleh PT Flobamor dan pihak lainnya".

Karena, penerapan pariwisata premium merupakan bentuk monopoli bisnis yang merugikan masyarakat komodo maupun para pelaku pariwisata di Labuan Bajo. (Pos Kupang, 13/02/2020).

• Ini Harapan Johanna Lisapaly Bagi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di NTT

Tak terbesit niat, apalagi upaya pemerintah menciptakan pertengkaran apalagi merugikan masyarakat, dengan ditetapkannya destinasi wisata super premium. Karena, kebijakan pariwisata premium membidik segmentasi pasar turis berkualitas yang tentu bersifat multiplier effect.

Karena itu, lepas dari adu argumen rasional dan alasan logis diantara berbagai aktor, menurut Wishnutama, Menparekraf (2020), sangat optimis dengan destinasi wisata premium TNK, untuk kesejahteraan masyarakat, devisa negara dan untuk menjaga alam.

Bukan Tujuan Tapi Jalan

Pariwisata premium bukanlah tujuan, melainkan jalan. Karena itu, disadari perlunya mencari jalan keluar dalam pengelolaan TNK yang sedemikian rupa sehingga keutuhan aspek ekologi dan kesejahteraan masyarakat dapat dipertahankan disamping upaya pemanfaatan untuk memenuhi beragam kebutuhan.

Memang, tak ada jaminan penerapan pariwisata premium akan menghilangkan sepenuhnya hak-hak masyarakat lokal. Demi efektifitas pariwisata premium tetap membutuhkan campur tangan pemerintah, bisnis dan masyarakat.

Kalau alur logika di atas bisa dianut, kebijakan pariwisata premium yang berhasil pasti punya implikasi sosial-ekonomi. Sebab, di satu sisi pemerintah ingin menjamin kontinuitas investasi, peningkatan pendapatan dan produktifitas, tetapi di sisi lain pemerintah menghadapi kendala struktural harus berbagi kerja dengan aktor-aktor luarnya, terutama masyarakat.

Mengingat, dalam industri pariwisata, permasalahan pokok dari suatu sistem produksi adalah untuk siapa sebenarnya produksi yang dihasilkan itu dilakukan? Sebab, salah satu implikasi dari kebijakan industri pariwisata adalah masalah rakyat mana yang hendak dijawab dengan investasi mazhab pertumbuhan ini? "Sinyalemen singkat" Prof Sajogyo di era 80-an, jika pertumbuhan yang diutamakan, maka jelas perusahaan (besar) akan dimenangkan dan rakyatnya dikalahkan. Sebaliknya, kalau pemerataan yang dimenangkan, maka masyarakat ada harapan untuk (hidup) dengan baik.

Dengan kata lain, transformasi pengambilan keputusan terhadap pengelolaan sumber-sumber ekonomi dari komunitas ke negara, lalu berpindahnya hak pengelolaan dari masyarakat ke korporasi bisnis (akses dan kendali dalam satu tangan) tidak saja akan menyebabkan terjadinya political bankruptcy, tetapi akan memorakporandakan sendi-sendi sosial-ekonomi masyarakat lokal maupun nilai budaya yang tidak bisa diperdagangkan.

Karena itu, proses pengintegrasian ekonomi pariwisata premium ke dalam sistim ekonomi lokal, harus bertumpu pada negosisasi dengan membuat aturan main yang menjamin kepentingan pemilik kapital dan kepentingan masyarakat.

"Anarcho Capitalism"

Dalam, gagasan kapitalisme antara lain bertumpu pada kekuatan pasar dan kepemilikan. Kapitalisme berangkat dari asumsi "mekanisme pasar akan meregulasi diri sendiri". Namun, kita menyadari bahwa mekanisme pasar memang menjanjikan efisiensi, tetapi tidak menawarkan keadilan. Sebab, pelaku ekonomi umumnya lebih mendahulukan kepentingan pribadi.

Karena itu, ekonomi bukanlah semata-mata pilihan antara sistem pasar (neoklasik) dan intervensi negara (neokeynesian). Ekonomi menyangkut pola perilaku masyarakat yang terjadi berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang mengakar (habitus).

Sehingga, untuk mengoreksi kegagalan pasar, pemerintah perlu campur tangan, dan dibenarkan atas dua pertimbangan. Pertama, pasar memerlukan intervensi pemerintah ketika mekanismenya bekerja kurang sempurna. Kedua, kesejahteraan bersama memerlukan redistribusi pendapatan, sumber ekonomi, kesempatan, dan sebagainya.
Dalam konteks kesejahteraan bersama, menurut, David Friedman fisikawan yang menjadi professor ekonomi di UCLA dalam Fauzi (2004), menggagas anarcho-capitalism merupakan bentuk lain pengaturan ekonomi.

Pandangan ini mengedepankan pentingnya pengakuan atas keberadaan masyarakat lokal dan kerja sama sukarela untuk terciptanya masyarakat yang memiliki kedigdayaan.

Artinya, anarcho-capitalism menginginkan dibatasinya kebijakan campur tangan pemerintah terutama pada level lokal. Jika, dikaji lebih dalam, pemikiran yang dilontarkan masih relevan, terutama dipatutkan dengan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dalam perspektif anarcho capitalism, pertanyaannya, apakah pariwisata premium bisa menjadi kekuatan untuk mendorong transformasi sosial-ekonomi yang hakiki bagi masyarakat? Sebab, menurut Polanyi dalam Eric (2002), berargumen kegagalan pendekatan ekonomi SDA bersumber pada praktik self regulating market, yang sengaja memisahkan aktivitas ekonomi dari masyarakat, sembari menciptakan sistem produksi yang dominan (monopoli).

Tegasnya, self regulating market melakukan kapitalisasi TNK, mengubahnya menjadi komoditas yang bisa mendatangkan keuntungan. Sehingga, praktik ekonomi ini melahirkan double movement: Pertama, membebaskan ekonomi dari kontrol dan partisipasi masyarakat. Kedua, masyarakat merebut (kembali) kendali atas kehidupan ekonominya.

Karena itu, untuk mengetahui rasionalitas ekonomi dibalik pariwisata premium, perlu membuat analisis perbandingan antara public economic benefits dan private economic benefits. Dalam teori ekonomi, terminologi public economic benefits diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang memberi manfaat bagi masyarakat luas atas sumberdaya ekonomi.

Sedangkan private economic benefits diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang memberi manfaat hanya bagi individu (pelaku usaha) yang bersangkutan.

Sehingga, parameter kualitatif yang diperoleh dari dua instrumen analisis ini bisa dikonversi secara kuantitatif dengan menggunakan metode cost-benefit analysis. Metode analisis ini melihat perbedaan antara private and social rates of return, sehingga bisa diketahui berapa besar tingkat kemanfaatan ekonomi pariwisata premium bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Disini, anarcho capitalism mendapat tempatnya.

Cetak Biru Kebijakan

Tidak ada gunanya pariwisata premium TNK sekalipun menguntungkan secara ekonomi bagi pelaku usaha tetapi masyarakatnya terpinggirkan. Perlu perubahan desain pola kerjasama pengelolaan pariwisata yang semula berorientasi "untuk kepentingan para shareholders, kemudian bergeser menjadi kepentingan para stakeholder", menjadi "untuk kepentingan manajemen kemitraan": pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Karena, pariwisata premium bukan sekedar perubahan tampilan "wajah" TNK. Ia juga berarti pemaknaan substansial skema-skema nilai dan ambiguitas yang mungkin ada. Tanpa itu, kontroversi penetapan TNK sebagai destinasi wisata premium mungkin akan terus berlanjut.

Dengan memahami tantangan yang dihadapi terutama dorongan pemerintah pusat dan harapan masyarakat lokal tersebut, pemerintah NTT secara sistematis mesti menginisiasi cetak biru kebijakan tatakelola pariwisata premium TNK yang berbasis manajemen kemitraan. (*)