Head Line News Hari Ini
Ombudsman NTT: Ada Jaksa TP4D Makelar Proyek
Saya diinformasikan bahwa ada oknum jaksa yang malah menawarkan diri menjadi suplier material proyek
Penulis: Gecio Viana | Editor: Alfons Nedabang
lihat foto
Tak Berdampak
Pakar Hukum Tata Negara dari Undana Kupang Dr John Tuba Helan mengatakan, jauh sebelum rencana pemerintah pusat membubarkan TP4D, dia sudah menyampaikan pandangan mengenai hal ini.
Menurutnya, pembentukan TP4D itu pada awalnya diharapkan dapat mencegah penyelewengan atau masalah korupsi proyek pembangunan di Indonesia.
Tetapi dalam perjalanan justru membuat masalah. Mereka ikut terlibat bekerja di dalam proyek, minta bagian dari proyek. Akhirnya Jaksa Agung mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada semua Kajati, Kajari, para jaksa yang terlibat minta-minta seperti itu.
Menurut Tuba Helan, TP4D itu harus dibubarkan karena kehadirannya bukan mencegah masalah tapi justru menambah masalah. Beberapa kasus yang mencuat menunjukan kalau mereka yang ada di TP4D terlibat di dalamnya.
• Cegah Bom Ikan oleh Nelayan, Ini yang Dilakukan Kasat Pol Air Polres Manggarai
"Memang dalam hal pengawasan oleh beberapa TP4D berjalan baik, tapi ada pejabat-pejabat politik yang ada hubungan dengan proyek sering ikut bermain dalam proyek pembangunan dimaksud," katanya.
Tuba Helan mengatakan langkah membubarkan TP4D merupakan hal yang tepat. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan masyarakat, lembaga-lembaga pengawas seperti BPK, BPKP sudah cukup. Asalkan mereka bekerja dengan jujur dan tidak melibatkan orang serakah di dalam lembaga pengawasan.
"Dengan membubarkan TP4D justru berdampak sangat positif. Karena ketika ada anggota TP4D yang tersandung masalah justru menghindar. Langkah yang diambil hanya dipindahkan ke tempat lain dan terkesan tidak merasa bertanggung jawab," ujarnya.
• Ahok Pimpinan BUMN,Marwan Sebut Tak Jujur, Boni Hargens:Dulu Pertamina Korup Kok Tidak Segalak Ini?
Tuba Helan mengatakan, tidak bermaksud karena perbuatan oknum TP4D lalu menggeneralisir semua. Tetapi faktanya kehadiran TP4D bukannya masalah menjadi berkurang tapi sebaliknya bertambah dalam hal perbuatan korupsi.
"Saya melihat bahwa di Indonesia ini ada begitu banyak lembaga yang macam-macam tetapi tidak memberikan dampak positif. Justru menciptakan kerumitan dan memboroskan anggaran," tandasnya. (ii/mm/ius/ant/ser/jen/gg/yon/ant/kompas.com)
