Head Line News Hari Ini
Ombudsman NTT: Ada Jaksa TP4D Makelar Proyek
Saya diinformasikan bahwa ada oknum jaksa yang malah menawarkan diri menjadi suplier material proyek
Penulis: Gecio Viana | Editor: Alfons Nedabang
lihat foto
"Saya tidak tahu di tempat lain, tapi kalau di Belu peran TP4D maksimal. Mereka sering mendamping pemerintah dalam mengerjakan proyek," kata Bupati Willy ketika diminta tanggapannya, Kamis (21/11/2019).
Bupati Willy mengatakan, tugas TP4D adalah mengawal dan mengamankan pembangunan di daerah agar berjalan sesuai rencana dan terhindar dari tindakan pelanggaran hukum.
"Mereka beri pengawasan dan pendampingan hukum. Misalnya, kalau ada proyek jalan yang pekerjaan belum selesai, mereka kasih saran dan solusi supaya proyek itu berjalan baik," katanya.
• Bupati Soliwoa Ajak Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Jaga Persaudaraan
Mengenai rencana pembubaran TP4D, Bupati Willy mengatakan, tidak berarti pemerintah tanpa pengawasan hukum dari aparat penegakan hukum karena masih ada Kejari. Pemerintah bisa konsultasi langsung ke Kejari terkait dengan proses pembangunan di daerah agar tidak terjerat masalah hukum.
"Kalau TP4D bubar, kan masih ada kejari. Kita bisa konsultasi di kejari tentang pembangunan di daerah," tandasnya.
Bupati Willy mengatakan, selama memimpin Belu, dia belum pernah mendapat informasi TP4D meminta jatah proyek kepada pemerintah. Apalagi pelelengan proyek dilakukan secara online dan terbuka untuk umum.
Rawan Disalahgunakan
Pendapat berbeda disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Marselinus Ajo Bupu saat ditemui di Mbay, Kamis (21/11/2019).
• Atasi Kelangkaan BBM, Kapal Mini Tanker PT Hikam Belum Dapat Izin Berlabuh dari Pemda Lembata
"Saya pikir keberadaan TPAD itu ada minus malumnya. Ada baiknya ada juga yang tidak baik. Dari satu sisi juga dalam menjalankan tugas mereka kadang mengganggu pekerjaan di lapangan. Kalau ada aturan untuk membubarkan, ya saya pikir ini kewenangan pemerintah pusat," katanya.
Pria yang akrab disapa Seli Ajo ini mengatakan, keputusan pemerintah membubarkan TPAD tentu memiliki dasar disertai evaluasi dan kajian komprehensif.
"Pasti mereka melalui kajian atau evaluasi sehingga mereka lihat untung ruginya dari TPAD. Kalau daerah sebenarnya dimanfaatkan untuk media komunikasi dengan pemerintah daerah itu sangat baik," ujar Seli Ajo.
• VIDEO: Sebelum Meninggal Dunia, Mantan Bupati TTS Sempat Curhat Ke Gubernur NTT. Simak Videonya
"Misalnya ada sebuah persoalan yang butuh solusi dan mencari langkah apa yang kita tempuh, bicara dengan bupati dan kita carikan solusi supaya bisa mengatasi persoalan itu kira-kira bagaimana. Itu bisa," tambahnya. Dia mendukung keputusan pemerintah membubarkan TP4D.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Kabupaten Belu, Aprianus Hale. Menurutnya, keberadaan TP4D ada plus dan minus. TP4D dibentuk dengan tujuan mencegah terjadi korupsi. Tetapi di sisi lain, TP4D juga menjadi rawan ketika tupoksi tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum.
"Bisa saja terjadi konspirasi busuk antara oknum TP4D bersama pemerintah sehingga tetap terjadi korupsi yang tersistematis," kata Apri saat ditemui di Atambua, Kamis kemarin.
• Tragis Kisah Cinta Siswa SMA yang Jatuh Cinta pada Gurunya, Wanita Pujaan Ditikam Karena Tolak Cinta
Politisi Partai NasDem ini mengatakan, wacana pembubaran TP4D berangkat dari hasil evalusi yang matang. "Tapi target untuk pemberantasan korupsi melalui tindakan pencegahan harus tetap dilakukan," ujar Apri.
