Ombudsman NTT: Ada Jaksa TP4D Makelar Proyek

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ombudsman RI Perwakilan NTT menyetujui rencana pemerintah membubarkan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).  Menurut Ombudsman, sepak terjang jaksa TP4D sudah melenceng.

"Saya sudah mewawancarai beberapa pengusaha dan konsultan pengawas yang proyeknya diawasi jaksa TP4D. Saya diinformasikan bahwa ada oknum jaksa yang malah menawarkan diri menjadi suplier material proyek," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton SH saat dihubungi via telepon Kamis malam (21/11/2019).

• ZODIAK BESOK Sabtu 23 November 2019, Aquarius Merenung, Sagitarius Senang-senang, Zodiak Lain?

"Ada juga jaksa yang menjadi makelar (pelobi) proyek di pemda dan mendapatkan komitmen fee," sambung Darius.

Menurut Darius, keputusan pemerintah membubarkan TP4D merupakan langkah tepat. "Saya berpendapat bahwa keputusan Jaksa Agung dan Menko Polhukam membubarkan TP4 di pusat dan daerah sudah tepat," tandasnya.

Fungsi TP4 dan TP4D bisa dilaksanakan oleh pengawas internal masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), Inspektorat atau Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

• RAMALAN ZODIAK Jumat 22 November: Gemini Hindari Konfronasi, Libra Hati-hati, Scorpio Jangan Dengki

Darius mengatakan, sebenarnya fungsi TP4D bagus dan bermanfaat untuk mencegah penyimpangan proyek. Hal itu terwujud jika jaksa bersih dan tidak nakal.

"Yang menjadi soal bahwa di lapangan terdapat oknum 'nakal' sehingga muncul persepsi negatif. Banyak provinsi mengalami hal yang sama. Mungkin itu jadi pertimbangan jaksa agung," ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU), Bambang Sunardi, SH, MH mengatakan, TP4D melakukan pendampingan terhadap sejumlah proyek pemerintah. Proyek yang dilakukan pendampingan oleh TP4D merupakan proyek strategis, dengan anggaran miliaran rupiah.

• HUT PGRI Ke-25, Puluhan Guru di Kecamatan Ruteng Jalan Sehat dan Lomba Tarik Tambang

Bambang menyebut proyek Pemda TTU yang saat ini sedang dilakukan pendampingan oleh TP4D yakni proyek hotmix tiga ruas jalan yang dikelola Dinas PRKPP dan PUPR.

"Salah satunya yang TP4D lakukan pendampingan adalah proyek jalan ring road senilai Rp18 miliar lebih," sebut Bambang saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis kemarin.

TP4D TTU juga melakukan pendampingan terhadap proyek pembangunan empat puskesmas yang dikelola Dinas Kesehatan. Keempat proyek dimaksud, yaitu Puskesmas Bitefa, Lurasik, Nimasi, dan Puskesmas Haekto.

• Ayo Indonesia Monitoring di Kebun Kopi Petani Manggarai Timur, Ini Laporannya

"Empat puskesmas itu nilainya masing-masing Rp 7 miliar lebih. Itu juga yang kami dampingi. Kami juga saat ini dampingi proyek jembatan di Desa Humsu Wini yang nilainya capai Rp 3 miliar lebih," terang Bambang.

Menurut Bambang, pendampingan yang dilakukan TP4D hanya pada aspek yuridis. Tidak menyentuh aspek teknis pengerjaan proyek. "Kalau yang terjadi di lapangan sampai tidak benar pekerjaannya, kami tidak masuk sampai d isitu. Karena itu sudah menyangkut kualitas pekerjaan," ujarnya.

Bambang menegaskan, sejumlah proyek yang didampingi TP4D, dari aspek yuridis telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

• Cegah Bom Ikan oleh Nelayan, Ini yang Dilakukan Kasat Pol Air Polres Manggarai

"Jadi mulai dari proses perencanaan, tender, dan proses teken kontrak berjalan aman, tapi yang di lapangan saya tidak ngerti. Kita tetap mengecek proggres sesuai dengan berita acara yang ditandatangani oleh pengawas. Kalau bangunan saya tidak ngerti kualitasnya seperti apa," kata Bambang.