32 Cuitan Fadli Zon Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Waketum Gerindra Sindir Jokowi Rakyat Dipaksa

11) Ironisnya, sesudah iuran dinaikkan hingga lebih dari 100 persen, Pemerintah saat ini justru sedang berusaha memangkas manfaat layanan yg bisa diperoleh peserta JKN. #bpjs_naikrakyatterjepit #BPJSMenyusahkanRakyat

12) Sy baca, Menteri Kesehatan @KemenkesRI
sedang mengevaluasi kembali daftar penyakit dan tindakan yg bisa ditanggung BPJS. Tujuannya, untuk membantu mengatasi defisit keuangan BPJS. #bpjs_naikrakyatterjepit

13) Ini kan tidak benar. Bagaimana partisipasi publik akan meningkat kalau begini? Yang ada justru demoralisasi, kepercayaan masyarakat kepada BPJS dan Pemerintah jadi tambah rusak. #BPJSMenyusahkanRakyat

• Inilah yang Digelar BPS NTT untuk Wujudkan Satu Data Indonesia

• Buntut Penganiayaan Gadis 16 Tahun, Kepala Desa Babulu Selatan Diberhentikan Sementara

14) Secara umum, kebijakan menaikkan iuran BPJS ini sy kira memiliki bbrp kekeliruan. Pertama, kebijakan ini hanya hendak menyelamatkan keuangan BPJS, tapi tak memikirkan implikasinya bagi masyarakat luas. #bpjs_naikrakyatterjepit

15) Sejak awal saya berpandangan, tidak seharusnya defisit yg ditanggung BPJS Kesehatan dialihkan seluruh bebannya ke masyarakat. Sebab, yg sedang kita bangun ini adlh sistem jaminan sosial kesehatan, bukan perusahaan asuransi. #bpjs_naikrakyatterjepit

 16) Jadi, yg seharusnya ditambah adalah peran serta negara. Pemerintah seharusnya meninjau ulang model pembiayaan JKN yang saat ini menggunakan sistem iuran atau premi asuransi. #bpjs_naikrakyatterjepit #BPJSMenyusahkanRakyat

17) Karena dengan membebankan biaya jaminan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah seperti hendak melepaskan kewajibannya untuk menjamin akses kesehatan terjangkau bagi seluruh masyarakat. #bpjs_naikrakyatterjepit

18) Kedua, kebijakan ini dirilis sebelum tuntutan transparansi, efisiensi, serta tata kelola kelembagaan yg bersih benar-benar ditunaikan BPJS. Sehingga, kita tak pernah benar-benar tahu, masalah yg diidap oleh BPJS ini masalah di kepesertaan, ataukah di tata kelola yg buruk.

19) Pada 24 Mei 2019 lalu, misalnya, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) melakukan dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI tentang hasil audit Dana jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2018.

• Bupati Malaka Minta Hasil Kaji Banding DPRD Diaplikasi di Malaka

• Wakil Bupati Kupang Sidak SDN Naibonat, Duh Guru Lari Kalang Kabut, Mengapa?

20) BPKP menemukan adanya inefisiensi pembayaran klaim layanan di RS (Rumah Sakit) sebesar Rp819 milyar karena kontrak antara RS dan BPJS Kesehatan menggunakan tarif untuk kelas RS yg lebih tinggi. #bpjs_naikrakyatterjepit

21) Selain itu, data base kepesertaan BPJS juga belum optimal, krn masih ada temuan 27,44 juta data peserta bermasalah. Ini sebenarnya adalah masalah lama, tapi belum juga diselesaikan. BPJS seharusnya mempercepat proses ‘data cleansing’ kepesertaan ini.

22) Transparansi BPJS jg sangat buruk. Hingga hari ini BPJS belum mengunggah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2018, padahal ini bagian dari pertanggungjawaban publik. Dokumen laporan pengelolaan dana jaminan sosial mereka unggah terakhir adlh tahun 2017.
@BPJSKesehatanRI

23) Ketiga, pangkal mula permasalahan defisit
@BPJSKesehatanRI
sebenarnya bisa ditarik ke rendahnya anggaran kesehatan Indonesia. Dari lebih Rp2 ribu triliun APBN, anggaran kesehatan kita hanya sekitar Rp110 triliun. #bpjs_naikrakyatterjepit

 24) Jika dihitung berdasarkan proporsinya terhadap GDP, anggaran kesehatan kita hanya sekitar 2,8 persen dari GDP. Sehingga setiap orang di Indonesia hanya memperoleh pembiayaan kesehatan sebesar US$112 perkapita. Ini jumlah yg kecil sekali.
@BPJSKesehatanRI

25) Idealnya, proporsi anggaran kesehatan terhadap GDP itu sekitar 10 persen. Jadi, kebijakan menaikkan iuran BPJS hingga lebih dari seratus persen ini menurut sy keliru.
@BPJSKesehatanRI #bpjs_naikrakyatterjepit

• Ahok, Suami Puput Nastiti Devi Tolak Jadi Dewan Pengawas KPK, Mantan Veronica Tan Malah Pilih Ini

• Tim Voli Puteri Borong Juara Piala Ketua Yayasan St. Paulus Ruteng