32 Cuitan Fadli Zon Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Waketum Gerindra Sindir Jokowi Rakyat Dipaksa

26) Ini kebijakan publik yg buruk, karena yg dipikirkan Pemerintah hanyalah bagaimana menyelamatkan keuangannya sendiri, tidak mau tahu implikasinya pada kantong masyarakat. #bpjs_naikrakyatterjepit
@BPJSKesehatanRI

27) Presiden mestinya segera mengevaluasi direksi dan kelembagaan
@BPJSKesehatanRI . Bagaimanapun lembaga ini langsung berada di bawah Presiden, bukan di bawah
@KemenkesRI. Sy usul, ada bbrp hal yg harus segera dievaluasi oleh Presiden.

28) Pertama, @BPJSKesehatanRI ini adalah Badan Hukum Publik, bukan BUMN atau perusahaan. Sehingga, sangat tidak pantas jika Direksi BPJS digaji seperti halnya CEO atau direksi bank. Apalagi, lembaga ini terus-menerus defisit. Ini yg mencederai kepercayaan publik pada lembaga tsb.

29) Kedua, sudah saatnya transparansi tata kelola @BPJSKesehatanRI
memanfaatkan teknologi digital. Bila perlu, tiap peserta punya mobile account yg bisa mengecek detail klaim yg diterima pada tiap transaksi, bukan hanya kapan harus bayar iuran saja.

30) Sudah bukan rahasia lagi jika selama ini peserta tidak bisa memantau jumlah biaya yg sudah diklaimnya, juga tidak tahu persis manfaat atau fasilitas apa yg bisa diklaim, serta mana yg tidak. #bpjs_naikrakyatterjepit
@BPJSKesehatanRI

• Mantan Tentara Ramaikan Pilkada TTU Daftar Balon Bupati di PKB dan Perindo, Ini Targetnya

• Dana Jampersal RSUD SoE Rp 1,6 Miliar Parkir di Rekening, Mengapa Tidak Dibagikan

31) Padahal, di sisi lain, saat peserta datang ke rumah sakit mereka harus menandatangani perjanjian untuk membayar sendiri item-item manfaat yg tak ditanggung  @BPJSKesehatanRI Demi transparansi, seharusnya hal ini tak sulit dilakukan.

32) Bukankah Presiden di mana-mana selalu ngomong Revolusi Industri 4.0, ‘unicorn’, ‘decacornn’, atau tol langit? Harusnya semua itu segera diterapkan untuk membenahi @BPJSKesehatanRI

* Iuran BPJS Kesehatan Naik, Peserta Pilih Turun Kelas daripada Harus Bayar Dua Kali Lipat

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru akan diberlakukan mulai tahun 2020.

Sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Medan, Sumatera Utara memilih turun kelas karena merasa terbebani dengan kenaikan iuran pembayaran.

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Medan Sumatera Utara pada Selasa siang ramai oleh peserta.

Warga menyatakan dengan kenaikan yang mencapai dua kali lipat, mereka tak akan mampu membayarnya.

Baca: Pasien Kelas I BPJS Kesehatan Kaget, Ini Cara Turun KelasBPJS bagi Peserta Mandiri, Syaratnya Mudah

"Sangat keberatan makanya nggak mampu bayar, kalau masih yang biasa Rp 80 ribu ya masih bisa," ungkap salah satu peserta BPJS.

Ia mengatakan sudah tidak mampu jika harus membayar sejumlah kenaikan yang jumlahnya cukup besar