Pembangunan Infrastruktur dan Kesiapan Tenaga Kerja Konstruksi

Anggaran pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT tahun 2019 secara kasar
dapat dihitung mencapai 12,4 triliun rupiah.

Ini dengan asumsi belanja modal infrastruktur APBD kabupaten/ kota rata-rata 400 milyar rupiah (termasuk dana dari sektor PU, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan dan juga dana desa misalnya diambil 20 % dari 1 milyar rupiah).

APBD Provinsi NTT 600 milyar rupiah dan APBN sekitar 3 triliun rupiah. Dengan demikian dibutuhkan tenaga kerja sebanyak lebih dari 230.487 orang tenaga kerja pada sektor konstruksi yang harus disiapkan di seluruh wilayah NTT

(asumsi upah tenaga kerja mencapai 20 % dari biaya konstruksi, UMR 1.793.298 rupiah per bulan dan rata-rata 6 bulan masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi).

Jumlah tersebut belum termasuk pembangunan oleh sektor swasta seperti developer perumahan maupun pembangunan rumah tinggal secara perseorangan yang juga terus meningkat.

Data terakhir dari LPJK NTT menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di NTT baru berjumlah 8.403 orang.

Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja konstruksi di tahun 2019 ini.

Tantangan kian berat dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana secara eksplisit menegaskan bahwa : setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (pasal 70 ayat 1)

dan Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pasal 70 ayat 2).

Jika penerapan Undang-undang tersebut secara tegas dilaksanakan, maka bisa dipastikan bahwa jumlah pengangguran akan meningkat secara signifikan.

Ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintah daerah. Padahal pembangunan infrastruktur mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, melalui sektor tenaga kerja.

Kiranya Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah duet kepemimpinan Victory-
Joss akan mampu bangkit dari kemalasan, kelambanan, kebodohan dan rendahnya
kepedulian terhadap lingkungan yang semuanya bermuara pada kemiskinan,
menuju masyarakat NTT yang sejahtera dalam bingkai NKRI. (*)