UU Pilkada

Index A-Z

Tanggapi RUU Pilkada, Pengamat Politik Undana Kupang Sebut Merusak Tatanan Demokrasi

Jika hari ini dibatalkan pembahasannya UU Pilkada, jangan cuma merespon reaksi masyarakat yang melakukan aksi di seluruh Indonesia

Jumat, 23 Agustus 2024
KPU Tegaskan Ikut Putusan MK soal UU Pilkada

KPU RI menyatakan ikut Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) berkaitan dengan perubahan norma dalam UU Pilkada.

Kamis, 22 Agustus 2024
Patuhi MK, KPU akan Ubah Ambang Batas Pilkada Serentak 2024

KPU menyatakan akan mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 setelah terbit Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Rabu, 21 Agustus 2024
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Tak Berkurang Meski Ganti Penjabat

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan mengenai masa jabatan kepala daerah yang dilayangkan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Jumat, 22 Desember 2023
Hadir Kampanye Saat Jam Kerja, ASN di Belu Diproses Bawaslu

bersangkutan merupakan pelanggaran UU ASN sehingga Bawaslu memrosesnya menggunakan UU ASN bukan UU Pilkada.

Rabu, 7 Oktober 2020
Mengawal Implementasi Pemilu dan Pilkada

Setidaknya ada lima isu krusial yang menjadi poin penting dari UU baru ini. Lima isu krusial tersebut yaitu presidential

Selasa, 19 September 2017
Politik Uang: Pencederaan Atas Etika Politik

Secara prinsipiil, pilkada merupakan momentum perubahan, kesempatan di mana setiap warga dengan bebas

Selasa, 31 Januari 2017
Inilah 12 Calon Kepala Daerah dari Dinasti Politik

Para calon pemimpin daerah itu adalah Andika Hazrumy (calon Wakil Gubernur Banten), Hana Hasanah Fadel

Minggu, 15 Januari 2017
19 Calon Bupati dan Walikota Tidak Lulus Tes Kesehatan

Ada 19 bakal calon bupati, wakil kota, maupun wakil bupati dinyatakan tidak lulus tes kesehatan,

Selasa, 4 Oktober 2016
PDIP Desak Aturan Terpidana Hukuman Percobaan Ikut Pilkada Dibatalkan

"Kami dari PDIP mendesak pemerintah, fraksi lain, dan pimpinan Komisi II untuk meninjau kembali putusan PKPU pencalonan," kata Arif.

Jumat, 16 September 2016
Terpidana yang Sedang Menjalani Hukuman Percobaan Boleh Ikut Pilkada

Terpidana yang tengah menjalani hukuman percobaan akhirnya diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada 2017.

Selasa, 13 September 2016
Jokowi Didesak Segera Kirim Draf RUU Pemilu 2019 ke DPR

pembahasan rancangan undang-undang pemilu memasuki masa darurat.

Sabtu, 6 Agustus 2016
Silakan, Kalau Ahok Mau Gugat UU Pilkada

Calon petahana kerap kali berlaku tidak netral karena memiliki kewenangan dan otoritas tertentu.

Kamis, 4 Agustus 2016
Perludem dan ICW akan Uji Materi UU Pilkada yang Berpotensi Politik Uang

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Perludem bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) akan

Kamis, 21 Juli 2016
Simak Persiapan Pilkada DKI 2017 yang Kian Dekat

DKI Jakarta akan menggelar pemilihan kepala daerah atau Pilkada untuk menentukan pemimpin Jakarta lima tahun ke depan

Kamis, 14 Juli 2016
Bahaya Etnisitas dalam Pilkada

Pilkada dapat dikatakan demokratis apabila masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan, bukan hanya ketika pemungutan suara berlangsung.

Minggu, 10 Juli 2016
Kala Dinasti Kala Politik

Dalam kaca mata saya, ada dua hal yang dipersoalkan FT di sana. Pertama, soal genealogi dan etnopolitik sekaligus.

Sabtu, 25 Juni 2016
Menunggu Wajah Calon Walikota Kupang

Tahap yang menentukan ini adalah mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk maju dalam Pilkada ini

Sabtu, 18 Juni 2016
Ini Pokok-pokok Gugatan Revisi UU Pilkada oleh "Teman Ahok"

Andi menyatakan gugatan dilayangkan karena peraturan itu berpotensi menghilangkan hak pemilih pemula dan pemilih yang pindah domisili.

Jumat, 17 Juni 2016
Dipasangkan Dengan Honing Sanny, Titu Eki Ramaikan Bursa Pilgub NTT

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki bakal meramaikan bursa Pilgub NTT tahun 2019 yang akan datang lewat jalur independen

Rabu, 15 Juni 2016

1 2 ⟩

Berita Terkini

Pencarian-H-13-korban-tenggelamnya-KM-Putri-Sakinah.jpg

Satu Korban Tenggelamnya KM Putri Sakinah Belum Ditemukan

13 menit lalu

Gunung Ili Lewotolok di Lembata NTT Erupsi Lagi, Semburkan Abu 500 Meter

35 menit lalu

UKAW Perkuat Kerja Sama Internasional, Rektor dan Jajaran Kunjungi Timor Leste

52 menit lalu

Jadwal Kapal Pelni KM Sirimau 8-29 Januari 2026, Sorong-Ambon, Sandar Kupang Tanggal 13,29

1 jam lalu

TAG

UU Pilkada

Jika hari ini dibatalkan pembahasannya UU Pilkada, jangan cuma merespon reaksi masyarakat yang melakukan aksi di seluruh Indonesia

KPU RI menyatakan ikut Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) berkaitan dengan perubahan norma dalam UU Pilkada.

KPU menyatakan akan mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 setelah terbit Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan mengenai masa jabatan kepala daerah yang dilayangkan Wali Kota Bogor Bima Arya.

bersangkutan merupakan pelanggaran UU ASN sehingga Bawaslu memrosesnya menggunakan UU ASN bukan UU Pilkada.

Setidaknya ada lima isu krusial yang menjadi poin penting dari UU baru ini. Lima isu krusial tersebut yaitu presidential

Secara prinsipiil, pilkada merupakan momentum perubahan, kesempatan di mana setiap warga dengan bebas

Para calon pemimpin daerah itu adalah Andika Hazrumy (calon Wakil Gubernur Banten), Hana Hasanah Fadel

Ada 19 bakal calon bupati, wakil kota, maupun wakil bupati dinyatakan tidak lulus tes kesehatan,

"Kami dari PDIP mendesak pemerintah, fraksi lain, dan pimpinan Komisi II untuk meninjau kembali putusan PKPU pencalonan," kata Arif.

Terpidana yang tengah menjalani hukuman percobaan akhirnya diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada 2017.

pembahasan rancangan undang-undang pemilu memasuki masa darurat.

Calon petahana kerap kali berlaku tidak netral karena memiliki kewenangan dan otoritas tertentu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Perludem bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) akan

DKI Jakarta akan menggelar pemilihan kepala daerah atau Pilkada untuk menentukan pemimpin Jakarta lima tahun ke depan

Pilkada dapat dikatakan demokratis apabila masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan, bukan hanya ketika pemungutan suara berlangsung.

Dalam kaca mata saya, ada dua hal yang dipersoalkan FT di sana. Pertama, soal genealogi dan etnopolitik sekaligus.

Tahap yang menentukan ini adalah mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk maju dalam Pilkada ini

Andi menyatakan gugatan dilayangkan karena peraturan itu berpotensi menghilangkan hak pemilih pemula dan pemilih yang pindah domisili.

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki bakal meramaikan bursa Pilgub NTT tahun 2019 yang akan datang lewat jalur independen

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved