Opini

Bahaya Etnisitas dalam Pilkada

Pilkada dapat dikatakan demokratis apabila masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan, bukan hanya ketika pemungutan suara berlangsung.

Bahaya Etnisitas dalam Pilkada
POS KUPANG/MUHLIS AL ALAWI
PERNYATAAN-Ketua Solidaritas Pemuda Mahasiswa Lamaholot (SPML), Jhon Rikardo menyampaikan pernyataannya terkait dukungan mereka terhadap paket Firman dalam pilkada Kota Kupang tahun 2017 di Resto In Out Kupang, Jumat (1/7/2016) 

Oleh: John Emanuel Nane
Warga Kobakua, Kabupaten Nagekeo

PEMILIHAN langsung kepala daerah (Pilkada) merupakan momentum perwujudan sekaligus sarana demokratisasi. Pilkada dapat dikatakan demokratis apabila masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan, bukan hanya ketika pemungutan suara berlangsung. Jika rakyat hanya terlibat pada saat proses pemungutan suara, maka Pilkada sesungguhnya telah mengabaikan unsur utama dalam demokrasi itu sendiri. Ketika sebagian tahapan proses Pilkada terjadi di balik layar dan rahasia yang hanya menjadi konsumsi elite politik beserta fungsionaris partai, ujungnya tentu saja bisa langsung ditebak, bahwa mereka mengusung kepentingan mereka sendiri. Karena hakikat Pilkada sesungguhnya bukan terletak pada keterlibatan masyarakat dalam pemungutan suara saja, tetapi keterlibatan dalam keseluruhan prosesnya termasuk mengawal kebijakan seorang pemimpin setelah terpilih. Ini menjadi cerminan kedewasaan dalam kehidupan berdemokrasi.

Hal yang menggembirakan saat ini adalah ketika masyarakat mulai perlahan-lahan dilibatkan dalam proses penentuan bakal calon pemimpin lewat survei bakal calon atau diskursus yang melibatkan media massa (pers) sebagai salah satu pilar demokrasi. Meskipun pada bagian tertentu peranan elite politik dan partai tetap masih sangat dominan karena yang berhak menentukan bakal calon adalah partai politik beserta elite politik yang ada di dalamnya. Akan tetapi setidaknya suara-suara masyarakat lewat survei, diskursus di media massa atau diskusi publik tetap menjadi pertimbangan karena toh yang memilih adalah masyarakat nantinya.

Menariknya keterlibatan masyarakat dalam diskursus penentuan bakal calon pemimpin membawa serta identitas kelompok tertentu bahkan menjadi salah satu bentuk solidaritas terhadap bakal calon pemimpin dari etnis tertentu. Suatu keniscayaan seorang pribadi ada bersama dengan identitas kelompok suku, bahasa dan agama yang sekaligus melekat dan menjiwai setiap perilakunya. Tetapi ketika isu identitas kelompok ditempatkan sebagai prioritas, maka potensi disintegrasi sosial sedang menghantui proses demokrasi yang memperjuangkan kepentingan yang lebih besar dari sekedar kepentingan kelompok etnis tertentu.

Bahaya Etnisitas
Setiap bangsa multi-etnik termasuk Indonesia berpotensi menghadapi masalah perbedaan, persaingan, dan tidak jarang pertikaian. Istilah etnisitas mengandung pengertian yang berhubungan dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, agama, adat, bahasa dan sebagainya. Etnis merupakan fenomena biologis yang berdampak kultural, sosial, ekonomi dan politik. Meski secara internal bisa berfungsi integratif, tetapi secara eksternal berpotensi konflik.

Di tengah gerakan sosial yang mengutuk penggunaan isu etnisitas dalam dunia politik yang semakin luas, tidak dapat dipungkiri peran kelompok yang mempunyai kebudayaan sama berkembang dari ranah biologis menuju ke ranah kebudayaan dan pada akhirnya bermuara pada ranah politik masih saja terjadi. Bukan tidak mungkin etnisitas yang disebut sebagai fenomena pra modern atau pun kekuatan mundur ini menguat dan memicu berbagai pertikaian sosio-politik (Berghe, 1981:17). Sebab tidak jarang kelompok kepentingan berdasarkan kesamaan etnik memiliki kecenderungan mengental dan menjadi salah satu pemicu disintegrasi sosial.

Hal yang menarik untuk saya adalah ketika sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Lamaholot (SPML) menuntut Jonas Salean, salah satu Bakal Calon Walikota Kupang untuk meminta maaf dan masuk rumah adat karena merasa tokoh pemuda Lamaholot (Selly Tokan) disakiti oleh pernyataan-pernyataan Pak Jonas (PK, 2/7/2016). Tidak ada yang salah dengan sikap solidaritas ini. Bahwa seorang tokoh publik layak dihargai karena prestasi dan karya yang dilakukan serta posisinya sebagai calon pemimpin. Akan tetapi ketika solidaritas itu membawa isu kesukuan atau etnis, hal itu bisa membahayakan proses demokrasi yang sesungguhnya. Apakah solidaritas itu lahir dari kedekatan emosional sebagai suatu kelompok etnis tertentu? Atau lahir dari kesadaran bahwa dinamika politik dalam demokrasi menolak sikap-sikap dan perilaku yang menyakiti dan merendahkan pribadi orang lain? Ketika seseorang hadir sebagai calon pemimpin, dia akan menjadi milik semua lapisan masyarakat. Dengan demikian yang tersekiti sesungguhnya bukan hanya masyarakat Lamaholot saja, tetapi warga Kota Kupang secara keseluruhan. Kalau benar ada pernyataan yang menyakitkan terhadap Pak Selly Tokan, sebenarnya Pak Jonas harus minta maaf kepada Pak Selly Tokan dan masyarakat Kota Kupang bukan kepada kelompok Lamaholot karena konteksnya adalah Pilkada Kota Kupang, bukan urusan masyarakat adat atau etnis Lamaholot.

Pada situasi ini kita mungkin perlu belajar dari kebijakan pragmatis China seperti yang dinyatakan oleh Mao, "Tidak masalah apakah kucingnya berwarna merah atau putih, selama kucing dapat menangkap tikus". Ketika seseorang tampil sebagai calon pemimpin, latar belakang suku, bahasa dan agama tidak relevan lagi ditonjolkan atau diperdepatkan. Tidak penting mempersoalkan dia dari suku A, agama B, berbahasa C atau keturunan D, selama dia mampu mengemban amanat rakyat dengan bekerja untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Kehidupan demokrasi sesungguhnya perlahan mulai melangkah meninggalkan isu suku, bahasa dan agama. Ketersinggungan kelompok yang mengatasnamakan etnis tertentu menjadi langkah mundur dari perjuangan untuk kepentingan yang lebih besar dari kepentingan kelompok. Dalam aspek politik sesungguhnya masalah etnik adalah masalah masa lampau (Bahar, 1995:139). Hal ini dikarenakan etnisitas dipandang sebagai gejala pra modern yang tidak sesuai dengan kecenderungan ke arah prestasi, universalisme dan nasionalisme yang menjadi ciri utama masyarakat industri modern.

Sebagai masyarakat yang berbudaya kita tidak dapat menafikan peran dan keberadaan etnis dalam kehidupan sosial politik. Tetapi ketika kita hidup dalam kebhinekaan yang memperjuangkan kebersamaan, isu etnik menjadi tidak relavan. Masalah etnik dalam kehidupan sosial politik lazimnya berada di latar belakang dan tidak diletakkan di depan dalam perjuangan mencapai kesejahteraan.

Bahayanya adalah ketika politisi menggunakan isu etnis, hal ini dengan mudah memancing reaksi emosional masyarakat. Ketika isu ini dikedepankan, kepentingan yang diperjuangkan menjadi sangat sempit dan berjangka pendek. Keberadaan masyarakat yang majemuk yang ditandai dengan berbagai etnis yang hidup bersama perlu menjunjung tinggi identitas budaya yang berlainan, tetapi sekaligus berupaya mencapai kesatuan ekonomi dan politik. Hal ini yang menyatukan masyarakat.

Isu etnisitas dalam Pilkada merupakan penghalang bagi munculnya kesadaran akan kepentingan bersama, sehingga isu ini sering digunakan untuk memecah belah masyarakat dalam kelompok-kelompok identitas yang mengaburkan perjuangan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sudah saatnya masyarakat diarahkan untuk penjadi pemilih rasional bukan menjadi pemilih emosional. Karena ketika menjadi pemilih rasional, yang dipertimbangkan adalah kemampuan dan rekam jejak seorang calon pemimpin sehingga yang diperjuangkan adalah kepentingan yang lebih luas di luar dirinya. Sebaliknya pemilih emosional cenderung kontra produktif dengan perjuangan terhadap kepentingan umum karena yang dikedepankan adalah perasaan yang hanya berkutat pada identifikasi pemimpin dengan kepentingan dan keberadaan dirinya serta kelompoknya sendiri.*

Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved