Perda

Index A-Z

Ranperda Inisiatif DPRD Manggarai Barat Terkesan Copy Paste dari Jawa Tengah

Ranperda inisiatif dari DPRD Manggarai Barat tentang Penanggulangan HIH/AIDS, terkesan hasil copy paste dari Perda Jawa Tengah.

Kamis, 15 Juni 2017
Komisi II DPRD NTT Rencana Buat Dua Ranperda Inisiatif

Komisi II DPRD NTT sementara mempersiapkan draf dan materi usulan untuk membuat dua rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif

Jumat, 17 Februari 2017
Frans: Penegakkan Perda Maggarai Harus Tegas

Frans Ramli,S.H,M.H,Pengamat Hukum di Manggarai meminta Pemkab Manggarai harus tegas bagi pelanggar perda.

Jumat, 10 Februari 2017
Hasil Tiga Perda, Bupati Ucapkan Terima Kasih Kepada DPRD Malaka

Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH mengucapkan terima kasih kepada DPRD Malaka yang sudah bersama-sama pihak eksekutif menghasilkan tiga perd

Senin, 19 Desember 2016
Sidang III DPRD Malaka Hasilkan Tiga Perda

Sidang III DPRD Malaka resmi ditutup, Senin (19/12/2016) oleh ketua DPRD Malaka Adrianus Bria Seran.

Senin, 19 Desember 2016
Rumah Kos-kosan di Ende Disinyalir Banyak Yang Liar

Pembangunan rumah kos di Kota Ende disinyalir banyak liar karena tidak mengantongi ijin dari pemerintah setempat. Akibatnya keberadaan rumah-rumah kos

Selasa, 8 November 2016
Pemda Ende Sudah Miliki Perda Soal Rumah Kos

Longgi mengatakan saat ini diantara para pemilik kos mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya Pemda Ende telah memiliki Perda

Selasa, 8 November 2016
Asisten 1 Sebut Pelaksana Tugas Walikota Kupang Berwenangan Tadatangani Perda APBD dan Perda OPD

PElaksana tugas (plt) Walikota Kupang memiliki kewenangan untuk menandantangani perda APBD dan perda organisasi perangkat daerah bahkan melakukan peng

Selasa, 11 Oktober 2016
DPRD NTT Paripurnakan Hasil Pembahasan Bapem Perda

DPRD NTT menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem-Perda).

Selasa, 27 September 2016
Selain Bakar Gedung DPRD Gowa, Massa Juga Pukuli Staf Kantor

Massa yang mengatasnamakan diri keluarga Kerajaan Gowa berbuat rusuh di kantor DPRD Gowa, Senin (26/9/2016).

Senin, 26 September 2016
Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2016 Pemkab Manggarai Hemat Anggaran

Penghematan jabatan juga mempengaruhi penghematan anggaran daerah untuk membiayai tunjangan pejabat.

Senin, 19 September 2016
Perda TKI di NTT Harus Melihat Persoalan dari Desa

Peraturan Daerah (Perda) menyangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di NTT seharusnya mulai melihat persoalan yang ada di desa dan kelurahan

Senin, 15 Agustus 2016
Anggota DPRD Sikka Turba di Kecamatan

Anggota DPRD Sikka sejak tanggal 27 Juli hingga 30 Juli 2016 turun ke bawah (Turba) ke semua kecamatan di Sikka dalam rangka sosialisasi dua perda dan

Senin, 1 Agustus 2016
DPRD Kota Kupang Berhasil Menetapkan 12 Perda

Acara ini berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudou, S.SOs

Senin, 18 Juli 2016
Perda Kabupaten Alor Terbanyak yang Dibatalkan, Ini Daftar Jumla Perda yang Dibatalkan

Dari jumlah 3.000-an Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan/direvisi Kemendagri, 45 peraturan daerah (perda) diantaranya be

Kamis, 14 Juli 2016
Ini Enam Perda Provinsi NTT yang Dibatalkan

Dari jumlah 3.000-an Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan/direvisi Kemendagri, 45 peraturan daerah (perda) diantaranya ber

Kamis, 14 Juli 2016
NTT Punya 45 Perda Yang Dibatalkan Mendagri

Dari jumlah 3.000-an Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan/direvisi Kemendagri, 45 peraturan daerah (perda) diantaranya ber

Kamis, 14 Juli 2016
Pemkot Kupang Cabut Lima Perda

Pemerintah Kota Kupang telah mencabut lima peraturan daerah Demikian Walikota Kupang, Jonas Salean. SH. MSi di ruang kerjanya, Senin (20/6/2016).

Rabu, 22 Juni 2016
Hapus 3.143 Perda, MUI: Kemendagri Tidak Transparan

Terkait penghapusan 3.143 Perda oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Ma'ruf Amin menyatakan Kemendagri tidak tran

Selasa, 21 Juni 2016
Pencabutan Perda Tak Boleh Satu Arah

Sebab menurut Yandri, Perda disusun Pemda atas pengawasan Pemerintah Pusat. Sehingga pencabutannya pun harus melibatkan Pemda.

Selasa, 21 Juni 2016

⟨1 2 3 4 5 6 ⟩

Berita Terkini

Renungan Harian Katolik Rabu 14 Januari 2026, "Kuasa Yesus Mengalahkan Setan"

10 menit lalu

Bruder-Pio-Hayon-SVD-menulis-Renungan-Harian-Katolik.jpg

Renungan Harian Katolik Rabu 14 Januari 2026, "Tempat yang Sunyi"

17 menit lalu

Renungan Harian Katolik Rabu 14 Januari 2026, "Yesus Membungkam Setan Sebab Mereka Mengenal Dia"

21 menit lalu

12 Ramalan Zodiak Karier 15 Januari 2026: Sagitarius Keluar dari Zona Nyaman, Leo Bersinar

24 menit lalu

TAG

Perda

Ranperda inisiatif dari DPRD Manggarai Barat tentang Penanggulangan HIH/AIDS, terkesan hasil copy paste dari Perda Jawa Tengah.

Komisi II DPRD NTT sementara mempersiapkan draf dan materi usulan untuk membuat dua rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif

Frans Ramli,S.H,M.H,Pengamat Hukum di Manggarai meminta Pemkab Manggarai harus tegas bagi pelanggar perda.

Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH mengucapkan terima kasih kepada DPRD Malaka yang sudah bersama-sama pihak eksekutif menghasilkan tiga perd

Sidang III DPRD Malaka resmi ditutup, Senin (19/12/2016) oleh ketua DPRD Malaka Adrianus Bria Seran.

Pembangunan rumah kos di Kota Ende disinyalir banyak liar karena tidak mengantongi ijin dari pemerintah setempat. Akibatnya keberadaan rumah-rumah kos

Longgi mengatakan saat ini diantara para pemilik kos mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya Pemda Ende telah memiliki Perda

PElaksana tugas (plt) Walikota Kupang memiliki kewenangan untuk menandantangani perda APBD dan perda organisasi perangkat daerah bahkan melakukan peng

DPRD NTT menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem-Perda).

Massa yang mengatasnamakan diri keluarga Kerajaan Gowa berbuat rusuh di kantor DPRD Gowa, Senin (26/9/2016).

Penghematan jabatan juga mempengaruhi penghematan anggaran daerah untuk membiayai tunjangan pejabat.

Peraturan Daerah (Perda) menyangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di NTT seharusnya mulai melihat persoalan yang ada di desa dan kelurahan

Anggota DPRD Sikka sejak tanggal 27 Juli hingga 30 Juli 2016 turun ke bawah (Turba) ke semua kecamatan di Sikka dalam rangka sosialisasi dua perda dan

Acara ini berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudou, S.SOs

Dari jumlah 3.000-an Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan/direvisi Kemendagri, 45 peraturan daerah (perda) diantaranya be

Dari jumlah 3.000-an Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan/direvisi Kemendagri, 45 peraturan daerah (perda) diantaranya ber

Dari jumlah 3.000-an Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan/direvisi Kemendagri, 45 peraturan daerah (perda) diantaranya ber

Pemerintah Kota Kupang telah mencabut lima peraturan daerah Demikian Walikota Kupang, Jonas Salean. SH. MSi di ruang kerjanya, Senin (20/6/2016).

Terkait penghapusan 3.143 Perda oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Ma'ruf Amin menyatakan Kemendagri tidak tran

Sebab menurut Yandri, Perda disusun Pemda atas pengawasan Pemerintah Pusat. Sehingga pencabutannya pun harus melibatkan Pemda.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved