TAG
Perda
-
Presiden Joko Widodo mengumumkan, Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan-pe
Selasa, 21 Juni 2016
-
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya sudah menerbitkan keputusan untuk menghapus 75 peraturan daerah kabupaten/kota di NTT.
Senin, 20 Juni 2016
-
Menurut Hadidjah, pembatalan Perda tersebut harus segera ditindaklanjuti pemerintah kabupaten
Senin, 20 Juni 2016
-
Pemerintah Kota Kupang telah mencabut lima peraturan daerah (Perda)
Senin, 20 Juni 2016
-
Pemerintah harus hati-hati dalam hal ini. Jangan hanya untuk kepentingan investor, lantas lalai dengan kedaulatan
Sabtu, 18 Juni 2016
-
Peraturan tersebut dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha.
Senin, 13 Juni 2016
-
Alasannya, karena ada daerah-daerah tertentu yang tak mungkin melaksanakan peraturan daerah yang melarang peredaran miras, misalnya Bali.
Selasa, 24 Mei 2016
-
"Penyempurnaan yang dimaksudkan di sini adalah dalam pasal 9 perda tersebut, ada redaksi yang harus dihilangkan," katanya
Senin, 23 Mei 2016
-
Camat Magepanda, Urbanus Pagan meminta Pemkab dan DPRD Sikka membuat perda tentang lahan sawah agar jangan ada bangunan rumah di dalam persawahan di M
Sabtu, 14 Mei 2016
-
Permintaan Pagan ini menyikapi banyak warga yang sudah membuat rumah lalu lahan persa wahan semakin berkurang.
Kamis, 12 Mei 2016
-
Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, Selasa (10/5/2016).
Selasa, 10 Mei 2016
-
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, saat ini sudah hampir 1.300an perda bermasalah yang diselesaikan.
Kamis, 5 Mei 2016
-
Mukmin membacakan sambutan itu ketika menjadi Inspektur Upacara dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah XX di halaman Kantor Gubernur Kaltim.
Selasa, 26 April 2016
-
Menteri Dalam Negeri meminta kepada para gubernur, bupati dan walikota bersama dengan DPRD
Senin, 25 April 2016
-
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan untuk menghapus 1.000 peraturan daerah (perda) bermasalah setiap bulan.
Selasa, 12 April 2016
-
Ruang lingkup ini menjadi titik pembahasan anatara Komisi V DPRD NTT dan Dinas Kesehatan NTT
Jumat, 8 April 2016
-
Setelah melewati mekanisme dan dinamika yang cukup menyita waktu, pikiran dan tenaga dalam mencermati dan menganalisa 8 buah rancangan Peraturan Daera
Rabu, 6 April 2016
-
Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Ende melaporkan hasil pembahasan 8 buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende, Selasa (5/4/2016) di gedung DPRD Kab
Selasa, 5 April 2016
-
Aturan segini banyak, 3.000 ini mungkin akhir tahun bisa pak menteri ya. Jangan dikaji pak menterI
Sabtu, 30 Januari 2016
-
Ketua DPD Persatuan Tuna Netra (Pertuni) NTT, Adio Datus Libing mengharapkan ada keserius dari pemerintah NTT untuk menggodok Perda Disabilitas.
Minggu, 24 Januari 2016
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved