Ketua Komisi II DPRD Malaka Desak Pengawasan Ketat Distribusi BBM Subsidi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - DPRD Malaka mendesak adanya langkah konkret untuk mengatasai persoalaan kelangkaan BBM yang terjadi di wilayah Kabupaten Malaka.

Beberapa hari terakhir masyarakat Kabupaten Malaka mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM dan melonjaknya harga di tingkat pengecer. 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek, meminta seluruh pihak terkait untuk segera mengambil tindakan tegas dalam mengawasi dan menertibkan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Menurut ketua Fraksi PKB DPRD Malaka itu, kondisi kelangkaan BBM yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. 

Tidak hanya berdampak pada aktivitas transportasi, keterbatasan pasokan BBM juga berpotensi mengganggu sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga usaha kecil yang menjadi penopang ekonomi masyarakat Malaka.

Ia menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang setiap hari bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas ekonomi maupun sosial.

"Saya meminta Polres Malaka, Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Malaka, serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan, maka harus ditindak sesuai aturan yang berlaku," tegas Petrus.

Politisi yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan tersebut menekankan bahwa pengawasan distribusi BBM harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat penyalur, SPBU hingga pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi di lapangan.

Baca juga: Pertamax Kosong Selama Tiga Hari di Kabupaten Malaka NTT

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima manfaatnya.

Selain memperketat pengawasan distribusi, Petrus juga meminta aparat kepolisian untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas para tukang tap yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat. Keberadaan mereka dinilai turut mempengaruhi panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat umum.

Menurutnya, apabila praktik-praktik yang berpotensi menghambat distribusi BBM terus dibiarkan, maka kelangkaan yang saat ini terjadi akan semakin sulit diatasi. Karena itu, diperlukan tindakan tegas dan terukur guna menciptakan sistem distribusi yang lebih tertib dan transparan.

Lebih lanjut, Petrus juga mendorong agar dilakukan investigasi secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi adanya penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi.

Ia menilai pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan tidak ada praktik penimbunan maupun penyalahgunaan yang dapat menyebabkan pasokan BBM untuk masyarakat menjadi terbatas.

Menurutnya, investigasi yang dilakukan secara profesional akan membantu mengungkap akar persoalan yang sebenarnya sehingga langkah penyelesaiannya dapat dilakukan secara tepat dan efektif.