Kabupaten Kupang Kembali Kantongi Opini WTP dari BPK

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Pemerintah Kabupaten Kupang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diterima langsung Wakil Bupati Kupang, Aurum O. Titu Eki bersama Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, dari Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Triyantoro, dalam kegiatan penyerahan LHP kepada pemerintah kabupaten/kota se-NTT di Aula Kantor BPK RI Perwakilan NTT, Selasa (26/5/2026).

Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Triyantoro, mengatakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan empat aspek utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Baca juga: BREAKING NEWS: ASN di Kabupaten Kupang NTT Meninggal Diduga Akibat Rabies, Dua Kali Digigit Anjing

“Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa opini yang diberikan kepada 15 kabupaten/kota se-NTT yang hadir pada penyerahan LHP BPK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama pemerintah daerah dan DPRD selama proses pemeriksaan berlangsung.

Ia juga mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan pemeriksaan.

Selain opini atas laporan keuangan, BPK juga memberikan sejumlah catatan terkait pengendalian dan kepatuhan yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah paling lambat 60 hari setelah laporan diterima sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20.

Triyantoro menegaskan agar pemerintah daerah memperhatikan penganggaran dan belanja barang dan jasa, termasuk perjalanan dinas serta honorarium agar tetap sesuai ketentuan.

“Kepada seluruh pemerintah daerah segera lakukan pembenahan serta menyesuaikan kebijakan dengan regulasi terbaru agar tata kelola keuangan semakin baik dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, mewakili kepala daerah se-NTT yang menerima LHP BPK, Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan NTT atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir.

Baca juga: Sekda Kabupaten Kupang Soroti Program Strategis Pemerintah Saat Upacara Harkitnas

Ia mengatakan hasil pemeriksaan tersebut harus dimaknai sebagai instrumen evaluasi terhadap transparansi penggunaan anggaran, akuntabilitas pengelolaan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi.

“Predikat WTP bukan hanya penghargaan, tetapi juga pemacu semangat bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-NTT serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, di antaranya Sekda Kabupaten Kupang Mateldi Sanam, Plt Asisten Administrasi Umum Juhardi Selan, Kepala Bapperida Paulus Liu, Inspektur Daerah Joppy Nau, Kepala BPKAD Messak Foeh, Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang Novita Foenay, dan Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi Edward Hede. (nov) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS