Sumba Barat Daya Terkini

Sekda Sumba Barat Daya Sebut Sedang Kaji Merger Sejumlah OPD

Berikut OPD yang sedang dalam pengkajian untuk merger seperti Satpol PP dan Damkar serta Koperasi dan Perindag.

Penulis: Petrus Piter | Editor: Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
MERGER OPD-Sekretaris Daerah Sumba Barat Daya, Drs. Edmundus Nobertus Nau mengatakan saat ini sedang melakukan kajian untuk merger beberapa OPD lingkup Pemkab SBD sebagai dampak adanya pemotongan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG COM, TAMBOLAKA - Sekretaris Daerah Sumba Barat Daya, Drs. Edmundus Nobertus Nau mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pengkajian untuk melakukan merger terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  sebagai dampak adanya kebijakan pemerintah pusat memotong anggaran dana transfer daerah tahun 2026  agar pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan daerah ini berjalan  efisien dan efektif.

Berikut OPD yang sedang dalam pengkajian untuk merger seperti Satpol PP dan Damkar serta Koperasi dan Perindag.

Hal tersebut dilakukan mengingat pemotongan dana transfer daerah untuk Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun anggaran 2026 cukup besar yakni Rp 215 miliar. Dengan demikian  anggaran daerah Sumba Barat Daya pada tahun 2026  hanya berkisar Rp 980-an miliar dari sebelumnya Rp 1,1 triliun.

Besaran pemotongan dana transfer daerah untuk Sumba Barat Daya sebanyak Rp 215 miliar terdiri dana transfer umum Rp125 M, dana transfer khusus sebesar Rp 63 miliar, dana desa Rp19 M dan  dana intensif fiskal daerah Rp 7 M.

Dikatakan dengan pemotongan dana transfer daerah sebesar itu maka praktis hanya berlangsung proses penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: Bupati SBD Resmikan Sumur Bor dan Panen Tomat, Proteksi Sambal Tomat Produk Lokal

Sedangkan untuk pelaksanaan  pembangunan itu terasa  berat karena keterbatasan anggaran.

Sebagai ketua TAPD memiliki  tugas sedikit berat untuk memanage anggaran ini. Kita harus lakukan rasionalisasi anggaran. Untuk hal strategis kita pertahankan sedang hal yang tidak strategis tentu kita akan pangkas. Bayangkan saja di Dinas PU,  DAK  fisik hanya Rp11 M untuk jalan dan Rp 600 juta untuk sanitasi. Selebihnya drop semua," paparnya.

Karena itu,  berharap senantiasa mendapat dukungan seluruh masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ini tetap berjalan aman dan lancar meski penuh keterbatasan. (pet)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved