Bulan Inklusi Keuangan dan WIW 2025, OJK dan Pemkab Belu Tingkatkan Literasi Keuangan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTT, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) NTT, Bank NTT, dan Pemerintah Kabupaten Belu menggelar kegiatan Edukasi Keuangan bagi Kelompok Pekerja Informal di Gedung Wanita Betelalenok, Atambua, Kamis (9/10/2025).

Mengusung tema Kerja Gigih, Keuangan Tangguh, Hidup Lebih Maju, kegiatan ini diikuti para petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pekerja informal di Kabupaten Belu. 

Agenda tersebut menjadi bagian dari peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan World Investor Week (WIW) 2025, dengan tujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat, khususnya kelompok pekerja informal dan pelaku usaha kecil.

Turut hadir Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves, ST, Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu, Wakil Kepala OJK Provinsi NTT Polantoro, Kepala BEI NTT Adevi Sovani Sabatan, serta perwakilan dari BI Perwakilan NTT, Kepala Divisi Dana Bank NTT, Salmon Randa Terru, PT Phintraco Sekuritas Cabang Kupang, Kepala Bank NTT Cabang Atambua, Victor Aprilius B. Payong Beda dan sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Vicente Hornai Gonsalves, ST, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. 

Baca juga: APBD Perubahan Belu Tahun 2025 Alami Defisit Rp41,02 Miliar

Menurutnya, edukasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola keuangan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Pemerintah Kabupaten Belu menyambut baik dan sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan yang belum sepenuhnya tersentuh layanan keuangan formal,” ujar Vicente.

Ia menegaskan, inklusi keuangan merupakan kunci untuk membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Melalui Bulan Inklusi Keuangan, kita berupaya memastikan setiap individu memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, investasi, dan asuransi. Dengan pemahaman keuangan yang baik, UMKM kita bisa tumbuh lebih kuat dan berdaya saing,” lanjutnya.

Vicente juga menekankan bahwa pekerja informal, pelaku UMKM, petani, dan nelayan adalah tulang punggung ekonomi daerah.

“Dengan literasi dan akses keuangan yang lebih baik, mereka dapat mengelola usaha secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan OJK, BI, dan lembaga keuangan lainnya agar masyarakat mendapatkan akses keuangan yang adil dan merata,” tegasnya.

Baca juga: OJK Ingatkan BPD Akan Kunci Bertahan di Era Persaingan Perbankan

Sementara Wakil Kepala OJK Provinsi NTT, Polantoro, menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap kelompok masyarakat pekerja informal dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Sebagian besar masyarakat sudah menggunakan produk jasa keuangan, namun belum sepenuhnya memahami risiko, hak, kewajiban, dan manfaatnya. Melalui edukasi ini, kami ingin masyarakat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan keuangan,” ujar Polantoro.

Ia menjelaskan, sejak tahun 2016 OJK bersama kementerian, lembaga, dan pelaku industri jasa keuangan telah menginisiasi program Bulan Inklusi Keuangan untuk memperkecil kesenjangan antara indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

“Kami mengapresiasi semua pihak yang telah berkolaborasi dalam kegiatan ini. Sinergi lintas lembaga adalah kunci dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh secara finansial,” tambahnya.

Menurut Polantoro, pemerintah menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 91 persen pada 2025, 93 persen pada 2029, dan 98 persen pada 2045. Saat ini capaian nasional baru mencapai 80,51 persen, sehingga masih ada gap 10,49 persen yang harus ditutup bersama.

“Target ini tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah dan OJK saja. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat, terutama pekerja informal dan PMI. Akses terhadap rekening formal, saluran remitansi aman, produk simpanan, dan pembiayaan produktif sangat penting untuk memperkuat ketahanan keluarga,” jelasnya.

Polantoro menambahkan, edukasi keuangan memiliki arti penting bagi kelompok pekerja informal. Peningkatan pemahaman dalam mengelola pendapatan, kedisiplinan menabung, serta pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal yang aman dan diawasi akan memperkuat kemandirian finansial.

“Dengan literasi keuangan yang meningkat, pekerja informal diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta berkontribusi pada sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memastikan setiap produk atau layanan keuangan yang digunakan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau regulator resmi lainnya, serta menilai kembali rasionalitas penawaran produk keuangan agar terhindar dari risiko.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi edukatif dari OJK, BI, Bank NTT, dan BEI NTT. Para peserta mengikuti pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman terhadap materi yang disampaikan.

Selain itu, juga dilakukan penyerahan simbolis kepada lima agen “Dia Bisa” dari Bank NTT, serta penyerahan rekening investasi dari BEI NTT kepada PT Phintraco Sekuritas Cabang Kupang sebagai wujud dukungan terhadap penguatan ekosistem investasi di daerah. (gus) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS