Bupati Rote Ndao Bahas Dana Transfer Daerah dan Pembangunan Titik Nol Perbatasan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti 

POS-KUPANG.COM, BA'A - Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk melakukan sejumlah pertemuan strategis di Jakarta dalam rangkaian kegiatan hari keempat kunjungan kerjanya. 

Agenda utama difokuskan pada pembahasan pemotongan dana transfer daerah, nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan rencana pembangunan titik nol wilayah perbatasan.

Di Kementerian Keuangan, Bupati Paulus bertemu dengan Direktur Transfer Dana Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Sandi. 

Baca juga: Ini 13 Penjabat Kepala Desa yang Dilantik Bupati Rote Ndao Paulus Henuk

Dalam pertemuan tersebut, dibahas isu pemotongan dana transfer ke daerah yang dinilai berdampak langsung pada belanja pegawai, khususnya gaji PPPK yang bekerja di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.

"Kami sepakat bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pusat dan daerah. Pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan menanggung beban sendiri, terlebih jika menyangkut belanja wajib seperti gaji PPPK," ungkap Bupati Paulus, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan, perlunya keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengakses anggaran dari kementerian-kementerian terkait guna menjaga kelangsungan pelayanan publik. 

Untuk itu, Bupati Paulus berencana melanjutkan diskusi serupa dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PAN-RB.

Setelah dari Kemenkeu, Bupati Paulus melanjutkan kunjungan ke kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan bertemu Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Rames Limbong. 

Ia mengatakan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan tim BNPP ke Kabupaten Rote Ndao beberapa waktu lalu.

Pembahasan terfokus pada rencana pembangunan titik nol wilayah perbatasan serta infrastruktur dasar lainnya, seperti jalan, air bersih, listrik dan kebutuhan mendesak masyarakat perbatasan. 

Bupati Paulus juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam penanganan stunting, yang masih menjadi tantangan serius di wilayah perbatasan.

Sejumlah data dan masukan dari lapangan telah disampaikan kepada BNPP dan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ATR/BPN serta kementerian terkait lainnya.

"Sinergi lintas sektor ini penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal," katanya.

Mengakhiri kegiatan hari itu, Bupati Paulus menyempatkan diri bertemu dengan dua tokoh antikorupsi nasional, yakni mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.