Gubernur Melki Laka Lena Buka Suara Imbas Protes Pelantikan Pejabat Pemprov NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gubernur NTT Melki Laka Lena buka suara merespons aksi protes pada pelantikan ratusan pejabat administrator pemerintah provinsi (pemprov) kemarin, Rabu (8/10/2025). 

Ia belum mengetahui betul adanya protes itu dilakukan oleh siapa. Melki menyebut dirinya tidak memahami pandangan yang disampaikan tersebut. 

"Saya belum cek betul. Apapun hal yang terjadi berkaitan dengan pemerintah itu kan, prespektif diluar itu, kita begitu paham," katanya, Kamis (9/10/2025). 

Meski begitu, politikus Golkar itu mengatakan dirinya telah meminta agar seluruh proses birokrasi dilakukan harus sesuai aturan, termasuk urusan pelantikan atau rotasi pejabat yang melewati baperjakat. 

"Mudah-mudahan dua, tiga bulan kedepan kalau dievaluasi, kita evaluasi," kata Melki. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT Yos Rasi belum memberikan jawaban hingga Kamis siang. Yos diketahui masih berada di Universitas Pertahanan, Belu dalam kegiatan retret pejabat Pemprov gelombang kedua. 

Sebelumnya, sebuah potongan video viral di media sosial. Yos tengah diamuk seorang pria di lingkungan Kantor Gubernur NTT. Kala itu Yos berada di dalam kendaraan dinas militer. Pria yang mengamuk itu terus berteriak ke arah Yos. 

Baca juga: Rumor Pelantikan Pejabat Pemprov untuk Kelompok Tertentu, DPRD NTT: Tidak Sehat Bagi Birokrasi

Sementara di tempat yang sama, sejumlah anggota Pol PP mencoba melerai amukan pria itu. Tidak ada informasi lebih detail ihwal peristiwa itu.

Namun, diduga protes dilakukan karena adanya kekecewaan pelantikan para pejabat, yang tidak mengakomodir kelompok tertentu. 

Anggota DPRD NTT Celly Ngganggus berharap dugaan nepotisme yang terjadi pada pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV pemprov hanya sekadar rumor. 

Politikus PKB itu menyoroti munculnya rumor di media sosial dan sejumlah media daring yang menyebutkan Kepala BKD NTT, Yos Rasi, disebut-sebut sebagai 'otak' di balik mutasi pejabat eselon III dan IV untuk kepentingan kelompok tertentu. 

“Rumor seperti ini tidak sehat bagi birokrasi. Saya berharap isu ini tidak benar, dan hanya datang dari pihak-pihak yang mungkin sakit hati. Tetapi kalau benar, maka itu berbahaya bagi semangat reformasi birokrasi yang sedang dibangun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).

Anggota Komisi IV DPRD NTT itu menambahkan, jika benar ada pejabat yang memainkan mutasi demi kepentingan kelompok, maka sebaiknya pejabat seperti itu tidak perlu dipertahankan.

“Semangat bangun NTT yang digaungkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur harus diwujudkan oleh para birokrat yang profesional, bukan yang bermain politik di dalam birokrasi,” katanya.  (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS