Hanya 13 Ribu Warga Terdaftar BPJS Kesehatan, Gubernur NTT Kritisi Layanan Kesehatan di Rote Ndao

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti 

POS-KUPANG.COM, BA'A - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena melontarkan kritik terhadap rendahnya cakupan BPJS Kesehatan dan layanan kesehatan di Kabupaten Rote Ndao, wilayah paling selatan Indonesia. 

Ia menyebut hanya 13 ribu warga yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dari total populasi yang jauh lebih besar.

"Angka ini tidak bisa dibiarkan. Kita bicara tentang jaminan kesehatan, tentang hak dasar warga negara. Pemerintah daerah harus bergerak cepat," tegas Melki Laka Lena dalam pertemuan dengan camat, kepala desa/lurah dan kepala puskesmas se-Rote Ndao di Aula Auditorium Ti'i Langga, Minggu (21/9/2025).

Dikatakannya lebih lanjut, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan kenaikan jumlah peserta menjadi 22 ribu orang, dengan strategi utama, validasi data penduduk secara menyeluruh agar dapat diajukan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan melalui Kementerian Sosial.

"Kalau data tidak valid, warga miskin tak akan pernah tersentuh bantuan. Ini tanggung jawab langsung kepala desa dan lurah," tandasnya.

Selain soal BPJS Kesehatan, Melki juga menyoroti program Cek Kesehatan Gratis yang baru menjangkau 12 persen warga Rote Ndao. 

Ia menyebut angka ini mencerminkan buruknya upaya deteksi dini masalah kesehatan di lapangan.

"Cek kesehatan itu bukan kegiatan seremonial. Ini menyangkut pencegahan penyakit, menyelamatkan hidup orang. 12 persen itu terlalu kecil," kata Melki.

Ia menuturkan perlunya optimalisasi fasilitas diagnostik di setiap puskesmas, termasuk penguatan kapasitas tenaga medis dan pemanfaatan alat kesehatan yang sudah tersedia.

Melki juga mengingatkan peningkatan layanan kesehatan harus berjalan paralel dengan program-program kesejahteraan lain. 

Ia mengemukakan pentingnya sinergi antara program Makan Bergizi Gratis dan bedah rumah menjadi rumah layak huni.

Melalui skema kolaboratif antara pemprov, pemkab dan desa, pemerintah menargetkan 10 rumah dibedah per desa untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.

"Kalau rakyat masih tinggal di rumah tidak layak dan makan tidak bergizi, lalu sakit tidak bisa berobat, itu bukan kesejahteraan. Itu kelalaian," cetus Melki.

Baca juga: Pemkab Rote Ndao Gelar Rakor Percepatan Penurunan Stunting 2025

Tak hanya fokus pada kesehatan dan perumahan, Melki juga mendorong setiap desa dan kelurahan mengembangkan produk unggulan lokal.