BPJS Ketenagakerjaan NTT dan Sinode GMIT Resmi Berkolaborasi Perluas Cakupan Jaminan Sosial

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) resmi menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pendeta, pelayan gereja, pekerja gerejawi, jemaat, hingga pekerja rentan di lingkungan GMIT.

Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Ketua Majelis Sinode GMIT, Kota Kupang, Kamis (11/6/2026).

Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditandatangani oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTT, Wawan Burhanuddin, bersama Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt. Samuel Benyamin Pandie, S.Th.

Sementara Perjanjian Kerja Sama tentang Wadah Penggerak Jaminan Sosial Indonesia ditandatangani oleh Wawan Burhanuddin dan Ketua Badan Diakonia GMIT, Pdt. Lukman Suryanto Bahan, S.Th.

Penandatanganan tersebut turut disaksikan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan NTT, Brian Permana Putra, Sekretaris Majelis Sinode GMIT, Pdt. Lay Abdi Karya Wenyi, Pdt. Leny HF Mansopu, Account Representative BPJS Ketenagakerjaan NTT Andri Afrianto, serta sejumlah insan media.

Kerja sama ini bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih komprehensif bagi pekerja keagamaan di lingkungan GMIT. Melalui kolaborasi tersebut, para pendeta, pelayan gereja, pegawai gereja hingga pekerja rentan akan memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi, termasuk kecelakaan kerja dan kematian.

Baca juga: Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan Bantu Pekerja GMIT Miliki Rumah dengan Bunga Ringan

Selain memperluas perlindungan, kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong tercapainya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan lembaga keagamaan. Dengan adanya perlindungan tersebut, para pelayan gereja diharapkan dapat menjalankan tugas pelayanan dengan lebih tenang tanpa dibayangi risiko kehilangan penghasilan akibat musibah kerja.

Melalui PKS tentang Wadah Penggerak Jaminan Sosial Indonesia, GMIT juga akan berperan sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan program BPJS Ketenagakerjaan. Skema ini memungkinkan jemaat dan pekerja informal memperoleh akses yang lebih mudah untuk mendaftar dan membayar iuran, baik secara mandiri maupun kolektif.

Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt. Samuel Benyamin Pandie, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah penting dalam mentransformasi pelayanan diakonia gereja agar lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Menurutnya, selama ini GMIT telah menjalankan berbagai bentuk pelayanan diakonia, termasuk bantuan sosial bagi pekerja gereja dan pelayanan kedukaan. Namun pelaksanaannya masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing jemaat sesuai kemampuan setempat.

“Selama ini program perlindungan itu berjalan di masing-masing jemaat. Kami berpikir, jika dikelola secara lebih sistematis dan terstruktur melalui BPJS Ketenagakerjaan, maka manfaat yang diterima akan jauh lebih besar. Dengan iuran yang relatif ringan dan sistem gotong royong yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, peserta bisa memperoleh perlindungan yang lebih optimal,” ujarnya.

Pdt. Samuel menjelaskan, di lingkungan Sinode GMIT terdapat sekitar 2.012 pendeta dan karyawan yang berpotensi menjadi peserta program. Selain itu terdapat sekitar 2.048 jemaat yang tersebar di berbagai wilayah.

“Jika setiap jemaat mendaftarkan minimal tiga orang saja, jumlahnya sudah lebih dari enam ribu peserta. Namun harapan kami tentu lebih besar dari itu. Kami ingin pelayanan diakonia semakin kuat melalui sistem perlindungan yang terstruktur sehingga dapat menolong lebih banyak warga gereja dan pekerja,” katanya.

Ia menambahkan, setelah penandatanganan kerja sama ini, GMIT bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh jemaat agar manfaat program dapat dipahami secara luas.