Komisi III Minta OPD Pemprov NTT Lebih Gesit Cari Sumber PAD

Ringkasan Berita:

• DPRD NTT mendorong OPD lebih aktif menjemput bola untuk mengoptimalkan PAD dari pajak kendaraan, rokok, alat berat, dan sumber lainnya.
• Realisasi PAD NTT masih rendah, baru Rp400 miliar atau 19,99 persen dari target Rp2,8 triliun per 5 Juni 2026.
• Pemprov NTT membentuk tim optimalisasi PAD berisi 50 pegawai untuk memperkuat pendataan, penagihan, dan regulasi.
• Rendahnya PAD berpotensi memengaruhi pembayaran TPP ASN, meski gaji dan tunjangan tetap diprioritaskan.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Ketua Komisi III DPRD NTT Yohanes De Rosari meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov NTT agar lebih gesit mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD). 

Menurut dia, pajak khususnya dari kendaraan bermotor sejauh ini belum maksimal dalam realisasi. Padahal ini merupakan salah satu sumber PAD paling besar di Pemprov NTT. 

"Inilah kita minta Dinas Pendapatan dan Aset untuk optimalkan. Datangi wajib pajak agar mensosialisasikan tentang mekanisme pungutan pajak maupun retribusi daerah," ujarnya, Kamis (11/6/2026). 

Ketua Fraksi Golkar ini juga menyoroti tentang keberadaan plat luar daerah. Itu merupakan potensi pendapatan yang bisa disasar agar adanya ketertiban dalam pembayaran pajak. Ia mendorong instansi teknis bisa mengedukasi itu. 

Sisi lain, dia juga menilai tentang pajak rokok yang penerimaannya setiap tahun terus menurun. Padahal, potensi dari sektor ini sangat banyak. Ia meminta Pemerintah serius menangani persoalan pajak rokok, terlebih menertibkan peredaran rokok ilegal di wilayah NTT. 

"Supaya Pemerintah lebih konsen, penerimaan baik pajak dan retribusi," katanya. 

Dia menegaskan, DPRD NTT selama ini telah memberi dukungan secara maksimal. Dari sisi membantu penyusunan aturan hingga rapat bersama untuk merancang strategi dalam peningkatan PAD. 

Menurut dia, sumber pendapatan itu berasal dari sejumlah sektor seperti pajak air permukaan hingga pajak galian. Yohanes berharap sosialisasi yang masif agar adanya kepatuhan dari semua pihak mendukung penerimaan daerah. 

Selain itu, kerja sama dari Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT juga sangat penting. Mengingat, adanya opsen yang diberikan ke Pemerintah di daerah dari pajak dan retribusi. Karena itu, dukungan itu sangat diperlukan agar membantu peningkatan pendapatan. 

Demikian juga, kata dia, dengan pajak alat berat yang penerimaan pajak masih minim. Ia menyarankan dinas terkait bisa menyampaikan informasi tentang pajak alat berat agar lebih tertib.