Elpiji Langka dan Mahal di NTT, DPRD Ungkap Keterbatasan Kapal hingga Dugaan Penimbunan

Ringkasan Berita:

• Elpiji saat ini langka dan mahal di wilayah NTT
• DPRD NTT ungkap keterbatasan kapal hingga dugaan penimbunan
• Pemerintah diminta melakukan kajian menyeluruh mulai dari ketersediaan pasokan, jalur distribusi, hingga pengawasan di tingkat lapangan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji yang belakangan dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah NTT, mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD NTT.

Pemerintah pusat didesak segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan distribusi yang dinilai semakin membebani masyarakat kecil. 

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, mengungkapkan bahwa kelangkaan elpiji tidak hanya dipicu oleh tingginya kebutuhan masyarakat, tetapi juga karena keterbatasan armada kapal pengangkut yang melayani distribusi gas ke NTT.

“Gas elpiji itu dimuat oleh kapal dan dimasukkan dalam kontainer khusus sehingga tidak digabung dengan barang lain. Di satu sisi tidak ada kapal lain sehingga harus menunggu selesai bongkar baru kapal tersebut kembali lagi untuk mengangkut gas elpiji. Ini yang membuat kelangkaan dan menjadi mahal,” kata Ana Kolin, Kamis (28/5/2026). 

Baca juga: LPG 12 Kg Langka di Kupang, Super Top Mengaku Stok Kosong Sejak Awal Mei 2026

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, persoalan distribusi energi di daerah seperti Amfoang membutuhkan penanganan yang lebih serius dan komprehensif.

Pemerintah diminta melakukan kajian menyeluruh mulai dari ketersediaan pasokan, jalur distribusi, hingga pengawasan di tingkat lapangan.

Ana menilai tingginya biaya transportasi, buruknya infrastruktur jalan, dan lemahnya pengawasan distribusi menjadi faktor yang membuat harga elpiji terus melonjak di masyarakat.

Ia juga menyoroti dugaan praktik penimbunan dan monopoli yang memperparah kelangkaan. Menurutnya, ketika stok di outlet Pertamina habis, sejumlah pedagang yang masih memiliki persediaan elpiji cenderung menjual dengan harga lebih tinggi.

“Kalau stok outlet di Pertamina habis lalu ada orang yang menyimpan BBM atau elpiji dan menjual kembali dengan harga tinggi, masyarakat kecil yang jadi korban,” katanya.

Bahkan, Komisi IV DPRD NTT menerima informasi mengenai adanya oknum tertentu yang diduga memborong elpiji dalam jumlah besar untuk kepentingan tertentu sehingga distribusi kepada masyarakat terganggu.

DPRD NTT, kata dia, meminta Satgas pengawasan dan aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga memainkan distribusi elpiji.

“Kami telah melakukan rapat dan telah memutuskan agar ada Satgas penindakan. Namun apabila kondisi ini masih terus berlangsung berarti Satgas belum berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Selain persoalan distribusi dan pengawasan, Komisi IV juga menyoroti buruknya infrastruktur di wilayah Amfoang.