APINDO NTT Dorong Transformasi Ekonomi: Produktivitas Jadi Kunci Pertumbuhan

Ringkasan Berita:

• APINDO NTT memperkuat kolaborasi dunia usaha dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan
• APINDO ingin mempertegas perannya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi
• APINDO adalah satu-satunya organisasi pengusaha yang diamanatkan undang-undang dalam urusan hubungan industrial

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) DPP APINDO NTT 2025 menegaskan arah baru pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur memperkuat kolaborasi dunia usaha dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Senin, 24 November 2025, mengusung tagline “Pengusaha Bersatu, Bangun NTT”.

Ketua Panitia Rakerkonprov, Toni A. Dima, mengatakan Rakerkonprov merupakan agenda tahunan untuk mengevaluasi kinerja dan menetapkan rencana kerja tahun berikutnya. 

Melalui tema tahun ini, APINDO ingin mempertegas perannya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Toni menjelaskan, APINDO adalah satu-satunya organisasi pengusaha yang diamanatkan undang-undang dalam urusan hubungan industrial, mulai dari pembahasan UMP/UMR, penanganan PHK, hingga pendampingan kasus di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kami tidak hanya mengurus persoalan upah dan ketenagakerjaan, tetapi berupaya membangun kerja sama yang bisa menghadirkan investor dan mendorong berkembangnya industri di NTT," ungkapnya, Senin,( 24/11).
Ia juga mengatakan kalau industri tumbuh, penyerapan tenaga kerja ikut naik dan masyarakat mendapat penghasilan yang lebih layak. 

Ketua DPP APINDO NTT, Bobby Pitoby, menegaskan pembahasan upah minimum tidak bisa dilakukan secara emosional atau sekadar menuntut persentase kenaikan. Penetapan UMP harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, kelayakan hidup, dan faktor-faktor penunjang lainnya.

Menurut Bobby, kesejahteraan pekerja tidak akan tercapai bila kenaikan upah tidak dibarengi peningkatan produktivitas.

Baca juga: Disnakertrans NTT, APINDO, dan BPJS Ketenagakerjaan NTT Dorong Inklusi Ketenagakerjaan

“Kalau upah naik tapi produktivitas tidak naik, barang ikut mahal. Daya beli tetap saja tidak berubah. Kuncinya itu produktivitas. Kalau produktivitas naik, harga barang bisa ditekan, daya beli naik, dan kesejahteraan tumbuh,” ujar Bobby.

Ia mencontohkan bahwa biaya gaji merupakan komponen terbesar dalam produksi. Jika biaya naik tanpa peningkatan output, harga barang terkerek naik. Sebaliknya, bila output dilipat gandakan, harga justru turun dan daya beli masyarakat meningkat.

Bobby menyoroti kondisi ekonomi NTT yang menurutnya “tidak sehat”, karena terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Ketika anggaran pemerintah dipotong, dunia usaha melemah dan pengangguran meningkat.

“Kita ingin kontribusi swasta menjadi 70 persen dan pemerintah 30 persem, seperti negara-negara maju. Kalau ekonomi digerakkan swasta, pertumbuhan lebih stabil dan tidak rentan guncangan,” ujarnya.

Bobby juga menyoroti struktur kredit perbankan di NTT yang masih didominasi kredit konsumtif hingga 80 persen, sementara kredit modal kerja dan investasi hanya 20 persen. Kondisi ini membuat ekonomi tidak berputar.

Gubernur NTT Melki Laka Lena yang diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Linus Lusi, menegaskan bahwa dunia usaha tengah menghadapi tekanan berat, mulai dari ketidakpastian perizinan hingga tingginya biaya logistik.

Linus memaparkan: 38 persen perusahaan perlu lebih dari 1 tahun untuk mengurus izin, inflasi NTT 2014–2025 naik 138 persen, upah meningkat 177 persen, dan biaya logistik nasional mencapai 23 persen dari PDB, jauh di atas negara lain.

Menurutnya, struktur pekerjaan Indonesia juga masih didominasi sektor informal hingga 59 persen, sehingga tekanan ekonomi paling terasa di kalangan anak muda usia 15–29 tahun.

“Ini bukan sekadar seremoni. Ini panggilan untuk menyatukan kekuatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kita ingin usaha tumbuh, rakyat sejahtera, dan NTT menjadi pusat pertumbuhan baru Indonesia Timur,” ujarnya.

Ketua Panitia Toni A. Dima menegaskan Rakerkonprov akan mengevaluasi program tahun lalu dan menyusun langkah strategis 2026, termasuk rekomendasi resmi untuk pemerintah.

Rekomendasi tersebut akan berfokus pada: penguatan iklim investasi, percepatan layanan perizinan, pengembangan industri berdaya serap tinggi, peningkatan produktivitas tenaga kerja,dan penguatan sinergi APINDO–pemerintah dalam hubungan industrial.

Dalam pesannya kepada seluruh pengurus APINDO se-NTT, Linus Lusi menegaskan pentingnya kebersamaan.

“Kerja keras itu wajib, tetapi kerja bersama itu lebih kuat. Jadilah mitra strategis pemerintah dan masyarakat, dan bagian dari kebangkitan ekonomi bangsa," ungkapnya. (iar) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS