Wagub Johni Asadoma Minta Pemerintah Pusat Percepat Pembangunan Wilayah Perbatasan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma meminta Pemerintah Pusat (Pempus) agar mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan negara antara Indonesia dan Timor Leste. 

Johni Asadoma menyampaikan itu ketika menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Rakorendal) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI), Selasa (18/11/2025). 

Dalam paparannya, Johni Asadoma menyampaikan sejumlah isu strategis terkait kondisi wilayah perbatasan di NTT, khususnya yang berbatasan dengan Timor Leste. 

Ia menyoroti perlunya penguatan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, dan pelayanan publik agar pengelolaan perbatasan berjalan optimal.

“Percepatan pembangunan perbatasan hanya bisa berhasil jika ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kementerian/lembaga. Pendekatan terpadu dan adaptif sangat penting agar masyarakat di perbatasan benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar, Rabu (19/11/2025) dalam pernyataannya. 

Mantan Kapolda NTT itu menekankan perbatasan bukan hanya soal keamanan, tetapi juga pintu bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Ia optimis, melalui kolaborasi lintas level pemerintahan akan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, memperkuat kedaulatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai bagian dari beranda terdepan NKRI.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyebut seluruh program lintas kementerian/lembaga harus mengacu pada Rencana Induk Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk BWNKP), agar pembangunan perbatasan dapat berjalan secara terpadu.

Baca juga: Wagub NTT Dorong Kaum Bapak GMIT Penggerak Kemandirian Pangan dan Keluarga Sehat

Ia menekankan, kawasan perbatasan merupakan Beranda Terdepan Bangsa yang harus dikelola serius untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di garis terluar.

“Pemerataan pembangunan di daerah perbatasan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah,” ujar Djamari.

Djamari menjelaskan, ada beberapa yang menjadi fokus utama dalam rakor tersebut, seperti penegasan garis batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan.

Pertama, untuk menegaskan garis batas perbatasan antara RI dan negara tetangga.  Kedua, Pemerintah akan membangun PLBN di beberapa titik. Ketiga, pengembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat di perbatasan. 

"Supaya tidak terlalu tertinggal dan berimbang dengan daerah lain, termasuk agar tidak terlalu bergantung pada negara tetangga,” tambah dia. 

Dia menyebut, pembangunan jalan perbatasan yang saat ini telah mendekati tahap penyelesaian di sejumlah wilayah. Di Sumatera dan Kalimantan, tersisa sekitar 52 kilometer untuk menyambungkan jalur Barat–Timur sepanjang hampir 2.000 kilometer.