Wagub Johni Asadoma Minta Pemerintah Pusat Percepat Pembangunan Wilayah Perbatasan

Di Papua, jalur menuju perbatasan dengan Papua Nugini tinggal menunggu penyelesaian 153 kilometer.

“Pembangunan perbatasan Indonesia – Timor Leste hampir tuntas, hanya menyisakan beberapa kilometer saja. Kemudian untuk mengembangkan PLBN, masih ada beberapa titik di Timor Leste dan Malaysia, seperti di Sebatik yang harus diselesaikan tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan. Identifikasi masalah ini akan menjadi atensi bersama, termasuk Kepala Negara yang telah menaruh perhatian sejak awal. 

Presiden Prabowo Subianto, kata Tito, menempatkan penguatan sistem pertahanan serta pembangunan dari daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas nasional.

"Membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangun dari pinggiran, bahasanya seperti itu, pinggiran ini dua, satu adalah di perbatasan, dua adalah desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, wilayah perbatasan memiliki peran strategis baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Mendagri menyoroti banyaknya potensi ekonomi di kawasan perbatasan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Paling tidak ada dimensi ekonomi, ada dimensi keamanan di sana. Dimensi ekonomi, di daerah-daerah perbatasan ini juga banyak yang berpotensial,” kata Tito.

Mendagri menekankan perlunya pemanfaatan posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional, seperti Selat Malaka. 

Ia mencontohkan bagaimana negara lain seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dulu mengoptimalkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, Indonesia harus mulai memanfaatkan keunggulan geografis tersebut dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur logistik internasional.

Selain potensi ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya menjadikan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara melalui peningkatan kesejahteraan. 

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat memiliki peran besar dalam memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, upaya menjaga pertahanan di daerah perbatasan tidak selalu harus mengandalkan kekuatan militer. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS