Ahli di Perkara Prada Lucky Namo: Penyiksaan Tambah Penyiksaan Masuk Kategori Pembunuhan 

Ringkasan Berita:

• Ahli pidana sebut sebuah penyiksaan dilakukan dengan penyiksaan lagi, harusnya gradasinya meningkat ke level pembunuhan
• Tindakan pembunuhan yang didahului atau dipersiapkan alat untuk menyiksa korban maka itu masuk dalam pembunuhan berencana

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Ahli hukum pidana Undana Dr Deddy Manafe menyebut sebuah penyiksaan yang dilakukan dengan penyiksaan lagi, harusnya gradasinya meningkat ke level pembunuhan. 

Deddy menyampaikan itu ketika hadir sebagai ahli dalam perkara kematian Prada Lucky Namo, Selasa (18/11/2025) di Pengadilan Militer III-15 Kupang dengan terdakwa Sertu Thomas D Awi, dkk. 

Deddy awalnya menjelaskan tentang berbagai aturan yang menyangkut dengan kemiliteran. Termasuk dengan struktur organisasi dalam TNI hingga relasi dari atasan dan bawahan. 
Begitu juga penjelasan Deddy mengenai hubungan antara senior dan junior. 

"Kalau atasan melakukan kekerasan kebawahan, itu penyalahgunaan ankum. Melewati batas sampai ke pasal 131, kalau bawahan ke atasan itu sub koordinasi. Ancaman hukuman bisa 20 tahun," ujarnya. 

Dia mengatakan, penganiayaan biasa berakibat luka maka naik gradasi menjadi penganiayaan berat, kalau berakibat kematian maka itu penyiksaan. Kalau pembunuhan itu menyiapkan alat maka itu berencana. 

Baca juga: Ahli Pidana Militer Deddy Manafe Ungkap Hal Ini Dalam Sidang Lanjutan Kasus Prada Lucky

"Penyiksaan tambah penyiksaan tidak bisa lagi kita sebut penyiksaan. Gradasinya harus naik, dia masuk pada pembunuhan," katanya. 

Deddy mengatakan, pada pasal 339 yakni pembunuhan yang didahului atau dipersiapkan alat untuk menyiksa korban maka itu masuk dalam pembunuhan berencana. 

Dia mengatakan, KUHPM memiliki kekhasan tersendiri. Itu berbeda dengan KUHP. Sebab, KUHPM sendiri memiliki makna untuk menegakkan marwah dari negara itu sendiri. Sedangkan KUHP, negara hadir untuk memberikan keadilan bagi warga negaranya. 

"Tapi kekhasan pidana militer tidak bisa lepas dari kehidupan warga negara. Di Indonesia ada kekhususannya," katanya. 

Selain tugas pokok, dan mencegah adanya pelanggaran militer maka lahirnya undang-undang militer. Seorang militer memiliki tugas 24 jam sepanjang tugas itu tidak melanggar kepentingan umum. 

Deddy menjelaskan perintah dinas sah atau tidak ditilik dari siapa yang memberi perintah. Perintah itu juga dilihat dari isi dan bentuk perintah. Perintah itu dikatakan sah kalau dipahami bawahan. 

"Maksud dari perintah atasan ini harus clear dipahami bawahan. Kalau tidak clear dan ada dampak, atasan bertanggungjawab," kata dia.