Seruan Aksi Aliansi Rakyat Menggugat: Hentikan Pembangunan yang Merampas Hak Hidup Masyarakat NTT

Dalam sikap resminya, Aliansi Rakyat Menggugat menyampaikan 10 tuntutan utama, antara lain:

1. Segera buka akses jalan ke Pantai Bo’a yang diprivatisasi PT Bo’a Development.

2. Hentikan dan proses hukum segala bentuk penebangan mangrove demi kepentingan investasi.

3. Hentikan tindakan represif, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang.

4. Bebaskan Erasmus Frans Madato tanpa syarat.

5. Hentikan politik pecah belah yang dilakukan PT Bo’a Development terhadap masyarakat.

6. Batalkan kesepakatan pemerintah desa dengan PT Bo’a dan kembalikan akses publik yang dibangun dengan dana IDT dan PNPM.

7. Cabut SK Menteri KLHK No. 357 tentang penetapan Hutan Laob Tumbes sebagai kawasan hutan produksi tetap.

8. Cabut SK Menteri ESDM No. 2268/MEM/30 tentang penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi.

9. Hentikan segala bentuk investasi pariwisata yang merampas hak hidup masyarakat.

10. Kembalikan hak kepemilikan tanah masyarakat adat Pubabu Besipae dan berikan kepastian tanah bagi masyarakat eks Tim-Tim.

Aksi ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 Wita, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, aktivis lingkungan, mahasiswa, dan organisasi rakyat.

Aliansi menyatakan aksi ini akan berlangsung secara damai dan menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah agar meninjau ulang seluruh proyek pembangunan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat NTT.(uan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS