Retret Pejabat Pemprov NTT Tidak Tepat Waktu, Ombudsman Nilai Tak Bermanfaat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Pelaksanaan retret oleh pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dinilai tidak tepat waktu.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton, S.H secara khusus menilai agenda untuk ratusan pejabat itu tidak bermanfaat. 

Darius kepada wartawan di Kupang, Rabu (24/9/2025) menyebut retret dengan biaya Rp 1 miliar lebih untuk pejabat eselon II, III, dan IV Pemprov melalui BKD bermaksud baik untuk  internalisasi visi-misi dan sebagainya. 

"Hanya saja momennya kurang pas karena di tengah sorotan publik terkait efisiensi anggaran, angka kemiskinan NTT yang tinggi," kata Darius. 

Sepatutnya, anggaran yang ada di APBD Pemprov NTT bisa diarahkan ke hal penting. Apalagi, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD masih sangat jauh dari target menjelang triwulan IV tahun 2025..

Baca juga: BREAKING NEWS: Pejabat Pemprov NTT Retret di Unhan Belu, Habiskan Dana Rp 1 Miliar

Darius mengatakan, para pejabat ini pasti punya pengalaman mengikuti Diklat kepemimpinan di semua jenjang dengan berbagai proyek perubahannya. 

"Jika kurikulum retret ini sama/mirip  dengan Diklat PIM maka tidak terlalu bermanfaat untuk mereka," sambung dia. 

Darius berharap, keikutsertaan semua pejabat struktural itu tidak mengganggu layanan publik seluruh instansi dengan menunjuk pelaksana harian di masing-masing unit. 

Sementara itu, Fraksi Demokrat DPRD NTT menyebut APBD harus berpihak pada rakyat. Politik anggaran harus hadir bukan hanya untuk menjaga neraca, melainkan untuk menurunkan angka kemiskinan, mengatasi stunting, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan layanan publik yang lebih merata.

“APBD bukan sekadar formalitas administrasi. Ia adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat NTT,” ujar Juru Bicara Fraksi Demokrat, Odylia Selati Kabba. 

Odylia Kabba menyampaikan itu seperti dalam dokumen pandangan akhir Fraksi Demokrat pada APBD Perubahan tahun 2025. POS-KUPANG.COM, memeroleh salinannya, Rabu (24/9/2025). 

Baca juga: Gubernur Melki Laka Lena Resmi Buka Kegiatan Retret Pejabat Struktural Lingkup Pemprov NTT

Demokrat juga menyoroti porsi belanja modal APBD NTT tahun 2025 yang kecil. Padahal infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, dan listrik desa adalah kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan ini. 

Dia mengatakan, pendapatan daerah pasca perubahan APBD turun signifikan, dari Rp 5,219 triliun menjadi Rp 5,088 triliun. 

Penurunan terbesar justru terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merosot Rp 149 miliar, sehingga hanya mencapai Rp 1,774 triliun.