Retret Pejabat Pemprov NTT Tidak Tepat Waktu, Ombudsman Nilai Tak Bermanfaat

Hal itu merupakan alarm serius. Sebab, ketergantungan fiskal NTT pada transfer pusat masih dominan, sementara potensi lokal di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, hingga jasa belum tergarap optimal.

Demokrat, kata dia, menawarkan jalan keluar yakni evaluasi kinerja OPD penghasil PAD, digitalisasi pajak dan retribusi, serta audit independen terhadap BUMD sebelum tambahan modal diberikan. 

"Target PAD harus realistis dan berbasis kajian riil, bukan angka politis semata," katanya. 

Odylia Kabba menyebut, belanja daerah naik Rp 130,98 miliar menjadi Rp 5,187 triliun. Namun, struktur belanja dinilai tidak ideal. Belanja operasi mencapai Rp 4,071 triliun. Meski besar, tetapi rawan tersedot untuk birokrasi, perjalanan dinas, dan honorarium. 

"Sementara belanja modal, yang mestinya menopang pembangunan infrastruktur dasar, hanya Rp 401,3 miliar," tambah Odylia Kabba. 

Selain itu, Pemerintah juga mengalami ketergantungan pada pembiayaan daerah yang defisit dari Rp 163,47 miliar menjadi surplus Rp 99,34 miliar, berkat tambahan penerimaan Rp 262,82 miliar. 

"Agar ketergantungan pada pembiayaan non-pendapatan murni tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan," sambung Odylia Kabba. 

Untuk itu, pihaknya mendorong adanya realokasi belanja, mengarahkan tambahan pada pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Demokrat juga menyoroti surplus anggaran yang turun drastis dari Rp 163,47 miliar menjadi Rp 99,34 miliar. Itu sinyal lemahnya disiplin fiskal.

Odylia Kabba mengatakan, alokasi Rp 15 miliar untuk tiga sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Dana ini, hanya akan efektif jika diarahkan secara selektif, produktif, dan berorientasi jangka panjang.

Demokrat, ujar dia, meminta alokasi di sektor pertanian tidak sekadar pengadaan benih dan pupuk. Diperlukan infrastruktur pascapanen seperti gudang penyimpanan dan cold storage agar harga padi, jagung, dan hortikultura stabil.

Demikian juga di sektor perikanan. Pemerintah bisa fokus pada rumput laut, garam rakyat, dan sarana pasca tangkap, dengan jaminan akses pasar dan orientasi ekspor.

Hal yang sama juga berlaku untuk aspek peternakan. Pemerintah bisa melakukan pengembangan ternak sapi dan ayam kampung berbasis klaster usaha, dengan koperasi peternak sebagai pusat penguatan ekonomi rakyat.

“Program tidak boleh hanya seremonial atau bantuan sesaat, tetapi investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan pengurangan kemiskinan,” bunyi rekomendasi Demokrat. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS