Pejabat Pemprov NTT Retret

DPRD NTT Minta Pemprov Hindari Program yang Habiskan Anggaran dan Sulit Diukur Berhasil

Tujuannya, anggaran daerah yang dialokasikan dalam pelaksanaannya mampu memecahkan berbagai problem mendasar dan kronis di daerah ini.

|
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/HO
PANDANGAN AKHIR FRAKSI - Juru Bicara Fraksi Amanat Sejahtera (PAN&PKS) DPRD NTT Syaiful Sangaji saat menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam paripurna di DPRD NTT, Kamis, (11/9/2025) lalu. 

Tujuannya, anggaran daerah yang dialokasikan dalam pelaksanaannya mampu memecahkan berbagai problem mendasar dan kronis di daerah ini.

Masalah itu, kata dia, diantaranya angka kemiskinan dan stunting yang masih tinggi, sulitnya angkatan kerja produktif mendapatkan lapangan kerja yang pantas dan infrastruktur jalan, air dan listrik yang belum memadai. 

Syaiful mengatakan, Fraksi Amanat Sejahtera mengingatkan pemerintah untuk memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan berbasis potensi daerah di sektor pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan pariwisata. 

Meski sedang dilakukan efisiensi tetapi kinerja pelayanan publik harus tetap prima. Sebab, itu yang sangat dibutuhkan masyarakat. 

"Rakyat tetap merindukan hadirnya sosok pemerintahan dan wajah birokrasi yang humanis dan responsive terhadap aspirasi, harapan dan keluhannya," ujarnya. 

Dia melanjutkan, Fraksi Amanat Sejahtera bersepakat dengan perubahan APBD tahun 2025 seperti yang disampaikan Badan Anggaran DPRD NTT beberapa waktu lalu. 

Perubahan APBD, yang ditetapkan yakni  Pendapatan Daerah sebesar Rp 5.088.144.463.292, belanja daerah sebesar Rp. 5.187.494.103.513. 

Kemudian, pembiayaan daerah terdiri dari  Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 262. 829.207.185. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.163.479.566.964.

Dia mengatakan, pemberlakuan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat tidak boleh melemahkan semangat daerah untuk membangun dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

"Ikhtiar dan kerja inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)sebagai mesin penggerak utama kemandirian fiskal daerah adalah sebuah keharusan," ujarnya. 

Dalam perubahan APBD 2025, menurut dia, telah disepakati untuk menurunkan target PAD dari penetapan APBD murni 2025 sebesar Rp 1.923.350.420.755 menjadi Rp 1.774.057.276.424. Dari paparan pemerintah per 22 Agustus 2025 realisasi Pendapatan Asli Daerah baru mencapai Rp  781.592.723.723,42. 

Sedangkan, waktu kerja sampai akhir tahun anggaran 2025 tinggal empat bulan. Syaiful menyebut, Fraksi Amanat Sejahtera menaruh kepercayaan dan harapan penuh kepada pemerintah agar bekerja secara sinergis dan maksimal.

Fraksi ingin agar semua potensi sumber daya yang ada agar sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 target PAD yang telah ditetapkan di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini bisa direalisasi seratus persen. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved