DPRD NTT Minta Pemprov Hindari Program yang Habiskan Anggaran dan Sulit Diukur Berhasil

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Fraksi Amanat Sejahtera (PAN & PKS) DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) agar menghindari program yang hanya sekadar menghabiskan anggaran dan sulit diukur tingkat keberhasilannya. 

Dalam dokumen pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun 2025, Fraksi Amanat Sejahtera menyoroti penganggaran yang lebih banyak pada aspek seremonial semata. 

"Hindari merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang sulit diukur tingkat keberhasilannya, apalagi yang hanya sekedar menghabiskan anggaran tanpa ada manfaat yang signifikan bag kesejahteraan rakyat," tulis dokumen itu seperti diperoleh, Minggu (21/9/2025). 

Fraksi Amanat Sejahtera juga  mengingatkan pemerintah, karena realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama sumber-sumber pendapatan daerah dibandingkan dengan kebutuhan pembelanjaan daerah. 

Maka pemerintah harus secara ketat dan cermat memformulasikan program dan kegiatan yang benar-benar memiliki nilai urgensi dan strategis dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat yang benar-benar penting dan mendesak. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Pejabat Pemprov NTT Retret di Unhan Belu, Habiskan Dana Rp 1 Miliar

"Demikian halnya dengan berbagai program dan kegiatan belanja daerah yang sudah dialokasikan di dalam APBD Murni dan Perubahan APBD 2025 ini bisa dikerjakan tuntas, dengan kualitas yang terjamin dan memberikan manfaat kepada rakyat," tulis dokumen itu. 

Sebelumnya, Fraksi Amanat Sejahtera juga menyebut publik memerlukan wajah birokrasi yang aspiratif. 

Juru Bicara Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT Syaiful Sengaji mengatakan, pembahasan perubahan APBD merupakan instrumen penting dalam menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah.

Hal itu berkaca pada dinamika perkembangan ekonomi dan politik nasional, kebutuhan masyarakat serta realitas pergerakan fiskal yang dihadapi Pemerintah Daerah. 

"Semua kita tentu mafhum dan tidak dapat mengelak terhadap fakta bahwa kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran," katanya, Kamis (11/9/2025) dalam sidang perubahan APBD tahun 2025.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengajak, ada semangat kebersamaan  tengah tekanan fiskal, tetap dengan penuh rasa tanggung jawab merumuskan dan menghasilkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berpihak dan menjawab kebutuhan rakyat.

Baca juga: Alasan Pemprov NTT Pilih Unhan Jadi Lokasi Retret: Penyatuan Karakter 

Muaranya, bisa memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur serta menjamin kesinambungan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Syaiful berujar, pemberlakuan efisiensi anggaran tidak sekedar dimaknai sebagai penghematan tetap harus dimaknai lebih sebagai penguat. Agar setiap rupiah yang dianggarkan dikelola dengan benar. Sehingga memberikan hasil dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

Menurut dia, Fraksi Amanat Sejahtera ingin menggugah akuntabilitas politik, moral, dan konstitusional sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 

Tujuannya, anggaran daerah yang dialokasikan dalam pelaksanaannya mampu memecahkan berbagai problem mendasar dan kronis di daerah ini.

Masalah itu, kata dia, diantaranya angka kemiskinan dan stunting yang masih tinggi, sulitnya angkatan kerja produktif mendapatkan lapangan kerja yang pantas dan infrastruktur jalan, air dan listrik yang belum memadai. 

Syaiful mengatakan, Fraksi Amanat Sejahtera mengingatkan pemerintah untuk memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan berbasis potensi daerah di sektor pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan pariwisata. 

Meski sedang dilakukan efisiensi tetapi kinerja pelayanan publik harus tetap prima. Sebab, itu yang sangat dibutuhkan masyarakat. 

"Rakyat tetap merindukan hadirnya sosok pemerintahan dan wajah birokrasi yang humanis dan responsive terhadap aspirasi, harapan dan keluhannya," ujarnya. 

Dia melanjutkan, Fraksi Amanat Sejahtera bersepakat dengan perubahan APBD tahun 2025 seperti yang disampaikan Badan Anggaran DPRD NTT beberapa waktu lalu. 

Perubahan APBD, yang ditetapkan yakni  Pendapatan Daerah sebesar Rp 5.088.144.463.292, belanja daerah sebesar Rp. 5.187.494.103.513. 

Kemudian, pembiayaan daerah terdiri dari  Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 262. 829.207.185. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.163.479.566.964.

Dia mengatakan, pemberlakuan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat tidak boleh melemahkan semangat daerah untuk membangun dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

"Ikhtiar dan kerja inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)sebagai mesin penggerak utama kemandirian fiskal daerah adalah sebuah keharusan," ujarnya. 

Dalam perubahan APBD 2025, menurut dia, telah disepakati untuk menurunkan target PAD dari penetapan APBD murni 2025 sebesar Rp 1.923.350.420.755 menjadi Rp 1.774.057.276.424. Dari paparan pemerintah per 22 Agustus 2025 realisasi Pendapatan Asli Daerah baru mencapai Rp  781.592.723.723,42. 

Sedangkan, waktu kerja sampai akhir tahun anggaran 2025 tinggal empat bulan. Syaiful menyebut, Fraksi Amanat Sejahtera menaruh kepercayaan dan harapan penuh kepada pemerintah agar bekerja secara sinergis dan maksimal.

Fraksi ingin agar semua potensi sumber daya yang ada agar sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 target PAD yang telah ditetapkan di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini bisa direalisasi seratus persen. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS