Ini Tuntutan Massa Aksi Cipayung Plus di Polres Sikka dan DPRD Sikka, Apa Saja Itu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Arnold Welianto

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di depan Mapolres Sikka, Senin 1 September 2025, menyuarakan sejumlah tuntutan kepada aparat kepolisian maupun pemerintah pusat.

Dalam orasinya, Ketua HMI Cabang Maumere, Andi Abdul Fattaah, menegaskan bahwa aparat kepolisian harus menghentikan seluruh sikap represif dalam menangani demonstrasi rakyat.

Menurut Andi Abdul Fattaah, tindakan kekerasan aparat justru melukai demokrasi dan mencederai semangat kebebasan berpendapat.

Massa aksi juga menuntut agar Polri bertanggung jawab atas peristiwa meninggalnya almarhum Afan, seorang driver ojek online yang dilaporkan tewas setelah terlindas mobil rantis Brimob.

Baca juga: 11 Tuntutan Aliansi Cipayung ke Presiden dan DPR DIbacakan ke Gubernur NTT dan Ketua DPRD NTT

Para mahasiswa mendesak agar oknum-oknum Polri yang terlibat dalam peristiwa tersebut segera dipecat.

Selain itu, mahasiswa mendesak dilakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri. Mereka menekankan kembali tugas dan fungsi Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bukan sebagai tameng pejabat untuk menekan rakyat.

“Tuntutan kami jelas, hentikan kekerasan terhadap rakyat dan kembalikan Polri pada tugas mulianya,” tegas Andi Abdul Fattaah di tengah orasi.

Lebih lanjut, massa aksi juga mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Mereka menilai kepemimpinan Kapolri saat ini gagal dalam menjalankan fungsi institusi kepolisian.

“Kami minta dengan hormat, dari Nian Tana Sikka untuk Indonesia, segera copot Kapolri,” seru massa.

Tak hanya itu, mereka juga menuntut agar seluruh peserta demonstrasi yang ditahan di Jakarta maupun daerah segera dibebaskan. Menurut mereka, penahanan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap aspirasi rakyat.

Baca juga: Massa Aksi SAKSIMINOR dan Aktivis Datangi Pengadilan  Kupang Beri 7 Tuntutan ke APH

Aktivis Cipayung Plus membawa 10 tuntutan, yang bukan hanya persoalan nasional akan tetapi persoalan lokal. Isu nasional yang dituntut kepada DPRD Sikka agar mendesak DPR RI untuk membatalkan kenaikan tunjangan DPR RI. 

Sementara itu, isu lokal menurut Ketua DPC GMNI Sikka Yohanes Maro, yakni terkait upah minimum Kabupaten yang belum ada di Kabupaten Sikka sehingga masih bergantung dengan kebijakan provinsi.

Aksi berjalan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih menyuarakan aspirasinya di depan Mapolres Sikka. (awk)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS