NTT Terkini
Kelompok Rentan yang Berhadapan dengan Hukum Belum Dapat Pelayanan Maksimal
Pemerintah memberikan jaminan pemerataan akses keadilan kepada setiap orang tanpa terkecuali, sebagaimana diatur Pasal 5 UU 39/1999
Penulis: OMDSMY Novemy Leo | Editor: OMDSMY Novemy Leo
lihat foto
Juga, agar peserta dapat mengidentifikasi kebijakan terkait dengan sosial inklusi dan tantangan dalam penerapannya.
Baca juga: Direktur LBH APIK NTT,Ansy Damaris Rihi Dara Ajak Kaum Milenial Perjuangkan Nilai-Nilai Anti-Korupsi
“Dan terkahir, tujuannya adalah agar kita memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam berinteraksi saat mendapingi kelomok rentan dan khususnya disabilitas,” kata Puput Joan Riwu Kaho .
Di hari kedua pelatihan, tambah Puput Joan Riwu Kaho, peserta juga akan difasilitasi untuk belajar Bahasa Isyarat.
Tujuannya agar APH dan pengada layanan bisa memahami bahasa isyarat saat ada warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau pelaku atau korban atau saksi peyandang disablitas bicara.
Lebih lanjut dikatakan Puput Joan PS Riwu Kaho, dana kegiatan pelatihan ini bersumber dari European Union melalui International Bridge to Justice (IBJ) atau Jembata Keadilan Internasional dalam Program Justice Maker atau Pekerja Keadialan.
“Saya berharap semoga kegiatan ini bermanfaat unuk kita semuanya,” kata Puput Joan Riwu Kaho. (vel)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
LBH APIK NTT
Direktur LBH Apik NTT
Ansi Rihi Dara
Puput Joan Riwu Kaho
POS-KUPANG.COM
IBJ
International Bridge to Justice
Justice Maker
| Pemilihan Duta Rupiah Flobamorata 2025 dari Bank Indonesia NTT Berlangsung Semarak |
|
|---|
| Jelang HUT NTT 2025, Pemprov NTT Berlakukan Amnesty Pajak Kendaraan Tahap Ketiga |
|
|---|
| Presiden Prabowo Berkomitmen Memperkuat Hubungan Strategis Indonesia dan Selandia Baru |
|
|---|
| Prabowo Sosok Presiden yang Banyak Membantu Mempermudah Pekerja Migran di Luar Negeri |
|
|---|
| Fraksi Demokrat DPRD NTT Dorong Kemandirian Fiskal dan Tata Kelola Anggaran Produktif |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.