Fraksi Demokrat DPRD NTT Dorong Kemandirian Fiskal dan Tata Kelola Anggaran Produktif

Ringkasan Berita:

• Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTT menegaskan pentingnya tata kelola keuangan daerah.
• Fraksi Partai Demokrat menilai kinerja BUMD belum optimal karena hanya menyumbang Rp 46,21 miliar atau 3,1 persen dari total PAD.
• Karena itu, Fraksi Partai Demokrat meminta realokasi belanja menuju sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dasar.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menegaskan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, produktif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Juru Bicara Fraksi, Reni Marlina Un mengatakan, arah kebijakan fiskal NTT tahun 2026 harus berpijak pada prinsip kemandirian fiskal, efisiensi anggaran, dan keberpihakan kepada rakyat.

“APBD 2026 harus menjadi instrumen pembangunan yang produktif, transparan, dan berkeadilan sosial. Bukan sekadar daftar belanja, tetapi peta jalan menuju kemandirian ekonomi daerah,” katanya, Sabtu (1/11/2025). 

Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTT masih tergantung fiskal terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Tahun 2024, dana transfer mencapai Rp 3,38 triliun atau sekitar 70 persen dari total pendapatan daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang Rp 1,45 triliun.

Selain itu, kinerja BUMD juga dinilai belum optimal karena hanya menyumbang Rp 46,21 miliar atau 3,1 persen dari total PAD.

Baca juga: Fraksi Demokrat Desak Pemkab Manggarai Lakukan Eliminasi Hewan Penular Rabies

“Kontribusi BUMD masih jauh dari harapan. Padahal lembaga ini semestinya menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” kata dia, membacakan pandangan umum fraksi dalam pembahasan RAPBD 2026.

Untuk memperkuat PAD, kata dia, Fraksi Demokrat mendorong digitalisasi sistem pajak daerah, revitalisasi BUMD, dan reformasi tata kelola aset produktif.

Target peningkatan PAD tahun 2026 sebesar Rp 2,8 triliun dinilai realistis jika diikuti dengan ekstensifikasi pajak kendaraan, air permukaan, serta optimalisasi retribusi publik.

Dia berujar, komposisi belanja daerah tahun 2026 yang direncanakan sebesar Rp 5,38 triliun masih didominasi belanja operasional (82 persen), sedangkan belanja modal hanya 3,4 persen atau sekitar Rp 184,4 miliar.

Baca juga: Kelakar Fraksi Demokrat DPRD NTT Soal Kudeta Gubernur dan Wagub

Demokrat menilai komposisi tersebut belum ideal bagi pembangunan jangka panjang. 

Karena itu, mereka meminta realokasi belanja menuju sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dasar, pertanian, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.

“Belanja daerah harus diukur dari manfaat yang dirasakan rakyat, bukan dari tingkat serapan anggaran,” katanya. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS