Opini: Mengapa Pendidikan Kita Terus Berubah Tapi Sulit Bertransformasi?

Oleh: Petrus Redy Partus Jaya
Dosen Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, dan Peneliti Bidang Evaluasi Pendidikan.

POS-KUPANG.COM - Pendidikan Indonesia mungkin merupakan salah satu sektor yang paling sering mengalami perubahan. 

Kurikulum berganti, sistem ujian diperbarui, asesmen dimodifikasi, indikator mutu diperbanyak, dan berbagai program baru terus diperkenalkan. 

Hampir setiap pergantian kepemimpinan menghadirkan kebijakan yang menjanjikan perbaikan. Perubahan seolah menjadi tanda bahwa pendidikan sedang bergerak maju. 

Namun di tengah derasnya arus perubahan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang layak direnungkan: mengapa berbagai persoalan mendasar pendidikan tampaknya tetap bertahan?

Guru masih dibebani pekerjaan administratif yang menyita energi. Orang tua masih cemas terhadap nilai dan peringkat anak-anaknya. Sekolah masih berlomba mengejar berbagai indikator keberhasilan. 

Baca juga: Opini: Perawat- Kekuatan Terbesar yang Terlupakan

Perguruan tinggi masih disibukkan oleh target-target kinerja yang terus bertambah. 

Sementara itu, tidak sedikit peserta didik yang merasa bahwa sekolah lebih banyak menuntut mereka memenuhi standar daripada membantu mereka memahami diri dan dunianya.

Kita tampak terus bergerak, tetapi tidak benar-benar beranjak. Fenomena ini terlihat jelas dalam sejarah pendidikan Indonesia. Sejak kemerdekaan, kurikulum telah mengalami berbagai perubahan. 

Setiap perubahan selalu membawa harapan bahwa pendidikan akan menjadi lebih baik. Namun di ruang-ruang kelas, guru sering kali menghadapi pengalaman yang sama: mempelajari istilah baru, mengikuti pelatihan baru, menyesuaikan dokumen baru, dan berusaha memenuhi tuntutan implementasi yang baru pula.

Belum sempat sebuah kebijakan benar-benar dihayati dan dievaluasi dampaknya secara mendalam, perubahan berikutnya sudah datang.

Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, publik menyaksikan perdebatan panjang tentang Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Rapor Pendidikan, hingga Tes Kemampuan Akademik (TKA). 

Perdebatan-perdebatan tersebut tentu penting. Namun menariknya, sebagian besar diskusi lebih banyak berkisar pada instrumen yang digunakan daripada tujuan yang ingin dicapai. Kita sibuk membahas alat ukur, tetapi jarang berhenti untuk bertanya: sebenarnya pendidikan itu untuk apa? 

Pertanyaan ini penting karena mungkin di sanalah letak persoalan yang sesungguhnya.

Terlalu Fokus pada Instrumen

Salah satu alasan mengapa transformasi pendidikan sulit terjadi adalah karena energi reformasi kita lebih banyak diarahkan pada pergantian instrumen daripada peninjauan kembali tujuan pendidikan itu sendiri. 

Ketika hasil belajar dianggap rendah, kita mencari metode baru. Ketika asesmen dinilai kurang efektif, kita mengganti instrumennya. 

Ketika sistem ujian dikritik, kita merancang sistem pengganti. Ketika kurikulum dianggap tidak relevan, kita menyusun kurikulum baru. 

Semua langkah tersebut tentu dapat membawa manfaat. Namun sering kali perubahan berhenti pada level mekanisme. 

Akibatnya, reformasi pendidikan cenderung dipahami sebagai pergantian perangkat kerja, bukan sebagai upaya meninjau kembali asumsi-asumsi dasar yang selama ini mengarahkan praktik pendidikan. 

Padahal mengganti alat tidak selalu berarti mengubah arah perjalanan. Perdebatan tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA), misalnya, menunjukkan kecenderungan tersebut. 

Banyak diskusi publik berpusat pada apakah TKA perlu diterapkan, bagaimana bentuk soalnya, atau apakah hasilnya akan memengaruhi seleksi masuk perguruan tinggi. 

Namun jauh lebih sedikit yang bertanya: apa sebenarnya tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui pengukuran tersebut? 

Perdebatan akhirnya berkisar pada instrumen, sementara logika dasarnya tetap sama: keberhasilan pendidikan harus dibuktikan melalui mekanisme pengukuran yang semakin canggih. Yang berubah adalah alatnya, tetapi cara berpikirnya belum tentu berubah.

Ketika Pendidikan Dikelola dengan Logika Pengukuran

Alasan kedua terletak pada cara kita memahami keberhasilan pendidikan. Filsuf pendidikan Gert Biesta dalam karyanya Good Education in an Age of Measurement (2010) mengingatkan bahwa pendidikan modern semakin didominasi oleh budaya pengukuran. 

Dalam budaya ini, hal-hal yang dapat dihitung memperoleh perhatian terbesar, sementara hal-hal yang sulit diukur cenderung tersisihkan. Kecenderungan ini tidak sulit ditemukan dalam kehidupan pendidikan sehari-hari. 

Sekolah dinilai melalui berbagai indikator. Guru dinilai melalui instrumen kinerja. Program dievaluasi melalui capaian yang dapat dihitung. 

Data menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam batas tertentu, semua itu memang diperlukan. Tanpa data, kebijakan sering hanya didasarkan pada asumsi.

Masalah muncul ketika data tidak lagi menjadi alat bantu, melainkan berubah menjadi tujuan. Ketika itu terjadi, pendidikan perlahan direduksi menjadi persoalan angka. 

Kita dapat mengukur nilai ujian. Kita dapat mengukur tingkat kehadiran siswa. Kita dapat mengukur angka partisipasi sekolah. Namun bagaimana mengukur keberanian seorang anak untuk membela temannya yang menjadi korban perundungan? 

Bagaimana mengukur kemampuan seorang remaja untuk mengakui kesalahannya? Bagaimana mengukur kepekaan seorang guru ketika melihat muridnya sedang mengalami kesulitan hidup? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua hal yang bernilai dalam pendidikan dapat diterjemahkan ke dalam angka. Ironisnya, ketika sistem terlalu berfokus pada apa yang dapat diukur, perhatian terhadap aspek-aspek kemanusiaan justru semakin menyempit. 

Sebagaimana diingatkan Biesta, dalam budaya pengukuran berlaku logika sederhana: "what gets measured gets done; what doesn't get measured gets ignored." 

Apa yang dapat diukur memperoleh perhatian terbesar, sedangkan apa yang sulit diukur perlahan tersingkir dari perhatian pendidikan. Lambat laun, pendidikan berisiko berubah menjadi proyek pengelolaan capaian, bukan proses pembentukan manusia.

Mengubah Permukaan, Membiarkan Paradigma Tetap Sama

Alasan ketiga, dan mungkin yang paling mendasar, adalah bahwa sebagian besar perubahan pendidikan kita masih berlangsung pada titik ungkit (leverage point) yang relatif dangkal. 

Donella Meadows dalam Thinking in Systems (2008) menjelaskan bahwa perubahan dalam sebuah sistem dapat terjadi pada berbagai tingkat kedalaman. 

Perubahan pada level parameter biasanya menghasilkan perbaikan inkremental, seperti pergantian kurikulum, pembaruan asesmen, atau penambahan indikator mutu. 

Perubahan pada level struktur dapat melahirkan reformasi yang mengubah cara berbagai aktor berinteraksi dalam sistem pendidikan. 

Namun transformasi yang sesungguhnya hanya terjadi ketika paradigma (cara pandang dasar) yang mendasari sistem ikut berubah. 

Jika menggunakan perspektif ini, banyak perubahan pendidikan di Indonesia masih berada pada level parameter. Kita mengubah kurikulum. Kita memperbarui asesmen. Kita menambah indikator. 

Kita mengganti format pelaporan. Kita memperkenalkan istilah baru. Semua itu penting. 

Namun sebagian besar masih menyentuh apa yang tampak di permukaan.Yang jarang disentuh adalah paradigma yang mendasarinya. Paradigma adalah keyakinan terdalam yang menentukan bagaimana sebuah sistem bekerja. 

Paradigma sering tidak terlihat, tetapi justru paling berpengaruh. Jika dicermati, banyak kebijakan pendidikan selama ini dibangun di atas asumsi bahwa pendidikan adalah proses menghasilkan keluaran yang dapat diukur, dikendalikan, dan diprediksi. 

Asumsi inilah yang membuat sekolah mengejar angka. Guru sibuk dengan laporan.

Orang tua cemas terhadap nilai. Dan peserta didik sering merasa dirinya tidak lebih dari kumpulan capaian akademik. Selama paradigma ini tidak berubah, reformasi yang terjadi cenderung hanya menghasilkan versi baru dari praktik yang lama.

Dari Perubahan Menuju Transformasi

Jika diagnosis tersebut tepat, maka tantangan terbesar pendidikan Indonesia hari ini bukanlah menemukan kurikulum baru, asesmen baru, atau indikator baru. Tantangan terbesar kita adalah keberanian untuk meninjau kembali asumsi-asumsi yang selama ini dianggap wajar.

Transformasi mungkin perlu dimulai dengan mengurangi obsesi terhadap perubahan yang terus-menerus. 

Pendidikan membutuhkan stabilitas agar guru dan sekolah memiliki waktu untuk menghayati, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan kebijakan yang silih berganti. 

Transformasi juga menuntut pemulihan kepercayaan kepada guru. Pendidikan yang bermakna tidak dapat tumbuh hanya melalui kontrol, laporan, dan audit. 

Ia membutuhkan guru yang dipercaya menggunakan kebijaksanaan profesionalnya untuk mendampingi pertumbuhan peserta didik. Dan yang paling mendasar, transformasi mengharuskan kita menempatkan kembali pertanyaan tentang manusia di pusat pendidikan. 

Bukan sekadar manusia yang kompeten secara akademik, melainkan manusia yang mampu berpikir kritis, hidup bersama orang lain, bertanggung jawab atas tindakannya, dan memberi makna bagi kehidupannya.

Pada akhirnya, pendidikan Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan perubahan. Yang masih kita perlukan adalah keberanian untuk bertanya lebih dalam: perubahan untuk tujuan apa? 

Sebab ketika pertanyaan tentang tujuan mulai dilupakan, pendidikan mudah berubah menjadi sekadar sistem pengelolaan pembelajaran. 

Namun ketika pertanyaan tentang manusia kembali ditempatkan di pusat perhatian, pendidikan dapat kembali menjadi ruang yang memanusiakan. Dan mungkin, di situlah transformasi pendidikan yang sesungguhnya dimulai. (*)

Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News