Opini: Fiskal Kritis, Kelas Menengah Terjepit

Dana pinjaman ini kemudian digunakan untuk membiayai gaya hidup kelas menengah seperti membangun rumah beton, membeli kendaraan bermotor, bahkan menyekolahkan anak ke luar daerah.

Praktik ini membuat struktur keuangan rumah tangga ASN menjadi sangat kaku. Penghasilan yang didapatkan sudah terpangkas untuk mencicil kredit bank. 
Ketika negara mengalami tekanan fiskal dan meresponnya dengan menaikkan pajak serta harga barang yang diatur oleh pemerintah seperti BBM dan listrik, maka ASN di daerah akan menerima pukulan telak. 

Gaji mereka yang bersifat tetap sulit untuk mengejar laju inflasi yang rill membuat kelas menengah yang didominasi oleh ASN harus berdarah-darah dalam mempertahankan fiskal rumah tangganya demi mempertahankan gaya hidup kelas menengahnya, sehingga tidak sedikit yang akhirnya terjerat ke dalam utang-piutang bahkan pinjaman online (pinjol).

Ancaman Bagi Ekonomi Kota

Terjepitnya ekonomi ASN di Kupang bukan hanya sekedar tragedi individu atau rumah tangga semata, melainkan ancaman langsung bagi detak jantung ekonomi kota itu sendiri. 

Mengikuti alur pikir Van Klinken, kapitalisme lokal di Kupang adalah turunan dari ekonomi negara. 
Uang mengalir dari pusat ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang kemudian masuk ke rekening ASN sebagai gaji, lalu dibelanjakan ke berbagai sektor rill. 

Sektor rill di kota Kupang secara garis besar mencakup pasar tradisional, warung makan, toko kelontong, hingga ritel modern yang sebagian besar pembelinya adalah keluarga ASN dan pegawai honorer yang mengabdi di pemerintahan.

Ketika ASN terpaksa mengencangkan ikat pinggang karena himpitan inflasi, maka efek berantainya akan langsung memukul sektor swasta. 

Pada saat yang bersamaan demi menambal lubang defisit APBD, pemerintah memburu sektor swasta dengan target pajak yang agresif. 

Fenomena ini merupakan siklus yang memiskinkan kelas menengah, baik mereka yang berseragam dinas maupun mereka yang berjualan di pasar. 

Jika tekanan finansial ini menembus batas kewajaran, akan menjadi keniscayaan jika insting birokrat mencari katup pemasukan melalui bisnis di jam kerha atau pelicin dari balik meja pelayanan publik.

Menyelamatkan entitas kelas menengah di Kota Kupang hari ini menggantungkan diri pada kebesaran hati dari Jakarta. 

Kebijakan keseragaman absolut seperti pembatasan belanja pegawai 30 persen tidak bisa diterapkan secara membuta pada wilayah yang ekosistem industrinya belum mandiri, sehingga perlu ada skema fiskal yang asimetris untuk meringankan beban pemerintah daerah.

Jika beban gaji PPPK tidak ditarik sebagian oleh pusat ke dalam APBN, atau masa transisi regulasi tidak direlaksasi, maka krisis fiskal ini tidak hanya akan merusak mesin pemerintah daerah, namun akan berpotensi meruntuhkan kelas menengah birokrasi yang selama ini menjadi jangkar penahan laju ketimpangan dan perekat stabilitas ekonomi politik di tapal batas republik. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News