Opini: Membangun Resiliensi Kota Lewat Aksi-Aksi Iklim Berbasis Alam

Persoalan lingkungan di Kota Kupang perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Dengan adanya perhatian pada upaya-upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (PPKL), akan terbuka peluang untuk menggali nature-based solutions (NbS) dalam membangun resiliensi Kota.  

NbS sebenarnya telah menjadi bagian dari kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur. 

Sistem Mamar di Timor Barat, misalnya, menunjukkan bagaimana kebijaksanaan tradisional menjaga keberlanjutan sumber daya alam. 

Dalam literatur ilmiah, NbS berkembang sejak Tahun 1970 melalui konsep ‘jasa ekosistem’ yang diadopsi secara global setelah Millenium Ecosystem Assessment menampilkan bukti-bukti kuat adanya degradasi ekosistem secara global dan penurunan jasa ekosistem yang mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia.

Baca juga: Opini: Komentar Apa Lagikah yang Tersisa?

Hari ini, NbS telah menjadi agenda politik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 

NbS diyakini memberi manfaat ekologi dan sosial bagi masyarakat dan mendukung upaya-upaya pembangunan berkelanjutan dalam tekanan triple planetary crisis (perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati). 

Implementasinya mencakup konservasi, perlindungan dan restorasi ekosistem, pertanian berkelanjutan, penyediaan infrastruktur hijau perkotaan, dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu. 

Di Kota Kupang, NbS telah menjadi bagian dari pola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim masyarakat di tingkat tapak, sebagaimana teridentifikasi melalui data-data  Program Kampung Iklim (ProKlim). 

Aksi-aksi seperti penanaman pohon, konservasi mangrove, budidaya pertanian rendah emisi GRK, dan pengomposan merupakan wujud nyata adaptasi dan mitigasi yang konsisten dilakukan masyarakat. 

ProKlim menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana masyarakat mengembangkan resiliensi mereka terhadap perubahan iklim. 

Namun, resiliensi yang tumbuh di tingkat tapak ini tidak serta-merta berkontribusi langsung pada resiliensi kolektif Kota Kupang. 

Diperlukan penguatan kapasitas, data, dan kolaborasi lintas sektor agar praktik-praktik lokal dapat terintegrasi ke dalam strategi kota secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan resiliensi kolektif, aksi-aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak perlu diintegrasikan dengan kebijakan daerah, indikator lingkungan seperti IKLH, serta strategi pembangunan berkelanjutan. 

Dengan begitu, aksi masyarakat tidak berhenti sebagai inisiatif sporadis, melainkan menjadi fondasi bagi ketahanan iklim Kota Kupang secara menyeluruh. 

Dalam keterbatasan fiskal daerah, integrasi program-program lingkungan hidup menjadi semakin penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan.