Opini: Di Balik Turunnya NPL- Sinyal Risiko Kredit Bank NTT

Oleh: Wilhelmus Mustari Adam
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unwira Kupang, dan Kandidat Doktor Ilmu Akuntansi Sektor Publik Universitas Brawijaya Malang.

POS-KUPANG.COM - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lanjutan bank NTT tahun buku 2025 telah usai digelar tanggal 24 Mei 2026 di Kupang. 

RUPS umumnya melaporkan berbagai capaian dan sangat jarang melaporkan kegagalan-kegagalan. 

Dalam perspektif teori keagenan, direksi sebagai agen cendrung memiliki preferensi yang berbeda dengan pemegang saham sebagai prinsipal. 

Agen memiliki informasi yang lebih luas daripada prinsipal. Karena itulah, RUPS menjadi moment strategis meminimalisir persoalan agensi ini. 

Baca juga: BERITA POPULER : Penganiayaan Brutal di TTU, Mahasiswa di Sumba Tewas Tertembak, Deviden Bank NTT

Mencermati Laporan keuangan tahun buku 2025 Bank NTT yang dipublikasikan, tentunya menghadirkan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji lebih dalam. 

Secara sekilas, kondisi bank daerah tersebut tampak menunjukkan arah yang positif. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) mengalami penurunan. 

NPL gross turun dari 3,44 persen (Nominal Rp 440 miliar lebih) pada tahun 2024 menjadi 3,32 persen (Nominal Rp463 miliar lebih) pada tahun 2025. 

Sementara itu, NPL net turun cukup signifikan dari 1,21 persen menjadi 0,70 persen.

Bagi banyak pihak, penurunan NPL biasanya dipahami sebagai tanda membaiknya kualitas kredit dan kesehatan bank. 

Apalagi aset Bank NTT juga meningkat dari Rp16,4 triliun menjadi Rp20,09 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) melonjak dari Rp11,98 triliun menjadi Rp15,92 triliun. Secara kasat mata, bank terlihat sedang tumbuh.

Namun jika dicermati lebih jauh, terdapat satu indikator yang justru menunjukkan sinyal berbeda. 

Dana cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit meningkat cukup tajam, dari Rp347,9 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp466,9 miliar pada tahun 2025 atau naik sekitar 34 persen. 

Pada saat yang sama, laba bersih bank turun drastis hampir 48 persen, dari Rp176,8 miliar menjadi Rp92,6 miliar.

Di sinilah muncul pertanyaan penting: jika kualitas kredit benar-benar membaik, mengapa cadangan risiko (CKPN) justru meningkat tajam? 

Dalam konteks ini, CKPN sangat berkorelasi dengan kualitas kredit yang dikelola.

Fenomena ini menunjukkan bahwa membaca kesehatan bank tidak lagi cukup hanya melihat angka NPL. 

Dalam praktik perbankan modern, terutama sejak penerapan PSAK 71, risiko kredit tidak hanya dinilai berdasarkan kredit yang sudah macet, tetapi juga berdasarkan potensi gagal bayar di masa depan. 

Pendekatan ini dikenal sebagai expected credit loss (ECL), yaitu pencadangan berbasis estimasi risiko ke depan.

Artinya, meskipun kredit belum masuk kategori macet, bank tetap harus membentuk cadangan apabila terdapat indikasi penurunan kualitas debitur. 

Misalnya, kemampuan membayar mulai melemah, arus kas usaha menurun, keterlambatan pembayaran meningkat, kualitas kredit memburuk, atau prospek sektor usaha tertentu mulai memburuk. 

Dalam konteks ini, kenaikan CKPN sesungguhnya dapat dibaca sebagai bentuk kewaspadaan manajemen terhadap risiko kredit yang belum sepenuhnya terlihat dalam rasio NPL saat ini.

Dengan kata lain, NPL adalah gambaran masalah yang sudah terjadi, sedangkan CKPN mulai membaca potensi masalah yang mungkin muncul di masa depan.

Fenomena ini penting karena sering kali publik hanya terfokus pada penurunan NPL tanpa melihat dinamika pencadangan risiko di belakangnya. 

Padahal, justru kenaikan CKPN bisa menjadi “alarm dini” bahwa bank sedang menghadapi tekanan kualitas aset yang lebih kompleks. 

Hal ini bisa terjadi, umumnya karena krisis ekonomi, harga komoditas jatuh, property lesu, dan bahkan UMKM gagal bayar.

Data Bank NTT menunjukkan bahwa pertumbuhan CKPN jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit. 

Kredit bruto hanya tumbuh sekitar 9,2 persen, dari Rp12,76 triliun menjadi Rp13,94 triliun. 

Namun CKPN meningkat lebih dari 34 persen. Ini berarti kehati-hatian terhadap risiko tumbuh jauh lebih cepat dibanding ekspansi kredit itu sendiri.

Kondisi ini dapat mengindikasikan beberapa hal. Pertama, manajemen bank melihat adanya peningkatan risiko pada sektor-sektor pembiayaan tertentu. 

Sebagai bank pembangunan daerah, portofolio kredit Bank NTT tentu sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi regional, termasuk UMKM, kontraktor proyek pemerintah, koperasi, perdagangan lokal, maupun kredit konsumsi berbasis payroll.

Ketika ekonomi daerah mengalami perlambatan atau tekanan fiskal, kualitas debitur pada sektor-sektor tersebut bisa ikut melemah. 

Risiko itu mungkin belum langsung berubah menjadi kredit macet, tetapi mulai terlihat dalam penurunan kualitas pembayaran dan kemampuan usaha debitur. 

Dalam situasi seperti inilah bank akan memperbesar CKPN sebagai langkah antisipatif.

Kedua, kenaikan CKPN juga bisa menunjukkan bahwa bank mulai lebih konservatif dalam manajemen risiko. 

Hal ini terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang sangat tinggi, hampir 33 persen, tetapi tidak diikuti ekspansi kredit yang sama agresifnya. 

DPK meningkat dari Rp11,98 triliun menjadi Rp15,92 triliun, sedangkan kredit hanya tumbuh sekitar 9 persen.

Fenomena ini dapat dibaca sebagai tanda bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup besar, tetapi memilih lebih selektif dalam penyaluran kredit. 

Dengan kata lain, manajemen tampaknya lebih berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian kualitas debitur ke depan.

Namun di sisi lain, peningkatan pencadangan risiko juga membawa konsekuensi serius terhadap profitabilitas bank. Dalam dunia perbankan, CKPN merupakan biaya yang langsung mengurangi laba. 

Semakin besar pencadangan yang dibentuk, semakin besar pula tekanan terhadap keuntungan bank. Deviden yang diterima para pemegang saham tentu akan semakin kecil.

Penurunan laba bersih Bank NTT hampir 48 persen menunjukkan bahwa penguatan cadangan risiko kini mulai menjadi beban utama profitabilitas. 

Ini tentu penting dicermati karena sebagai bank pembangunan daerah, laba Bank NTT tidak hanya berkaitan dengan kesehatan bisnis bank semata, tetapi juga berdampak terhadap kontribusi deviden kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham.

Karena itu, fenomena ini sesungguhnya menggambarkan dilema klasik bank pembangunan daerah. Di satu sisi, bank dituntut tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. 

Namun di sisi lain, bank juga harus menjaga prinsip kehati-hatian dan kualitas aset agar stabilitas keuangan tetap terjaga.

Dalam konteks tersebut, kenaikan CKPN Bank NTT memang tidak otomatis dipandang negatif. 

Di satu sisi langkah ini dapat menunjukkan adanya penguatan tata kelola risiko dan kesadaran manajemen untuk membangun bantalan perlindungan terhadap potensi tekanan ekonomi di masa depan. 

Akan tetapi, kondisi ini perlu dibaca sekaligus menjadi sinyal bahwa tantangan kualitas kredit belum sepenuhnya selesai diatasi.

Turunnya NPL memang memberikan optimisme, tetapi kenaikan CKPN menunjukkan bahwa kehati-hatian bank terhadap risiko kredit justru sedang meningkat. 

Pertanyaan publik ada apa? Mengapa? Memang harus diakui, publik sering kali hanya melihat sinyal risiko terbesar pada kredit yang sudah macet atau gagal bayar, namun belum membaca secara mendalam secara empiris pada cadangan yang diam-diam terus bertambah di balik laporan keuangan bank.
 
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar status kelembagaan Bank NTT, tetapi masa depan fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.  (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News